MARKET DATA

Kapan Investasi Swasta di Tambak Garam Raksasa RI Dibuka? Ini Kata KKP

Martyasari Rizky,  CNBC Indonesia
31 December 2025 09:25
Perkembangan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (23/12/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)
Foto: Perkembangan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (23/12/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah belum membuka keran investasi untuk pihak swasta ikut mengembangkan tambak garam industri di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), meski kawasan tersebut telah disiapkan sebagai Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN). Alasannya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) masih memastikan kesiapan lahan secara menyeluruh sebelum investor dilibatkan.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara menjelaskan, pemerintah saat ini masih berada pada tahap penyiapan lahan, baik dari sisi teknis, sosial, maupun lingkungan. Tahap ini dinilai krusial agar kawasan benar-benar siap dibangun sebelum masuk ke fase kerja sama dengan investor.

"Kalau itu sudah siap, baru kami undang para investor untuk masuk ke sana bareng dengan tahap II/2026. Insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama, mungkin di triwulan kedua, kita akan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak nanti yang akan membangun di K-SIGN ini di Rote," jelasnya dalam konferensi pers di Media Center KKP, Jakarta, Selasa (30/12/2025).

KKP sendiri telah menyiapkan sekitar 8.000 hektare lahan di Rote Ndao yang akan dibuka untuk investasi industri garam. Area ini merupakan bagian dari pengembangan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) yang dirancang untuk mendukung swasembada garam dan mengurangi ketergantungan impor.

Secara keseluruhan, kawasan K-SIGN di Rote ditargetkan memiliki luas 10.000-13.000 hektare, dengan potensi produksi mencapai 2 juta ton garam per tahun. Namun, pada tahap awal, pemerintah hanya akan menggarap 2.000 hektare menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai proyek percontohan.

"Sisanya, 8.000 hektare lagi itu oleh investor," kata Koswara.

Perkembangan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (23/12/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)Foto: Perkembangan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (23/12/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)
Perkembangan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (23/12/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

Ia menegaskan, pengembangan tahap awal tersebut ditujukan untuk membangun model tambak industri garam berskala besar yang selama ini belum pernah dilakukan di Indonesia. Model ini diharapkan menjadi rujukan sekaligus memberikan keyakinan bagi calon investor.

"Yang kami lakukan 2.000 ha itu modelling, membuat sebuah tambak industri garam yg masif yang besar dan menghasilkan sebuah keyakinan prosesnya bisa memenuhi standar. Ini yang memang belum pernah dilakukan," tambahnya.

Selain fokus di Rote, KKP juga menjajaki wilayah lain di Indonesia Timur sebagai lokasi pengembangan sentra garam baru. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas produksi nasional sekaligus memperkuat agenda swasembada garam dalam jangka menengah.

Di sisi lain, pemerintah juga mendorong intensifikasi tambak garam eksisting. Program ini ditargetkan mampu meningkatkan produktivitas hingga 30%, atau setara tambahan produksi sekitar 600.000 ton.

"Diharapkan ada penambahan dari tambak garam eksisting itu sekitar 30% nya, jadi sekitar 600.000 (ton)," lanjutnya.

Sementara itu, Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP Ahmad Aris mengungkapkan, nilai investasi pemerintah dalam proyek garam nasional ini mencapai Rp700 miliar. Lahan yang dikelola pemerintah nantinya akan dikelola oleh BUMN, sementara sisanya dibuka untuk pihak swasta.

"Jadi itu nanti (investor luar masuk ke Indonesia), itu mekanismenya nanti. Itu kan kebijakan ya. Tapi mungkin pengusaha nasional dulu kali ya, karena yang butuh sudah banyak," pungkasnya.

(wur)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article KKP Ajak Swasta Masuk Proyek Tambak Garam Raksasa di Rote Ndao


Most Popular
Features