Kejagung Bongkar Kasus Besar Korupsi Minyak-Mafia Migas

Jakarta, CNBC Indonesia - Tahun 2025 menjadi titik penting bagi penegakan hukum di sektor energi. Sebab, Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menunjukkan taringnya dengan membongkar kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina beserta subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk periode 2018-2023.

Yang menghebohkan dalam perkara ini, Kejagung menetapkan Muhammad Riza Chalid sebagai tersangka. Pengusaha minyak yang dijuluki The Gasoline Godfather tersebut resmi dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 19 Agustus 2025 lantaran tak memenuhi panggilan penyidik lebih dari tiga kali.

Berita ini menjadi salah satu yang menghebohkan jagat Indonesia di tahun 2025. Sehingga, masuk ke dalam daftar Big Stories CNBC Indonesia 2025. Simak selengkapnya!

Baca: BPH Migas Pakai Cara Ini Cegah BBM Subsidi Langka Saat Libur Nataru

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna menyampaikan status DPO Muhammad Riza Chalid ditetapkan setelah upaya pemanggilan berulang tidak diindahkan. "Sudah (DPO) per 19 Agustus 2025," ujar Anang kepada CNBC Indonesia, dikutip Jumat (25/12/2025).

Awal Mula Hingga Jadi Buron

Semula, kasus hukum yang menjerat MRC sendiri dimulai pada 10 Juli 2025, ketika Kejagung menetapkannya sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi di Tata Kelola Minyak 2018-2023. Namun sejak penetapan itu, MRC tak pernah memenuhi panggilan dari Kejagung.

Kejagung sendiri pernah mengungkapkan keberadaan MRC yang berada di Singapura. Namun pemerintah Singapura memastikan bahwa MRC tidak berada di wilayah mereka.

"Catatan imigrasi kami menunjukkan bahwa Muhammad Riza Chalid tidak berada di Singapura dan sudah lama tidak memasuki wilayah Singapura," tulis Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Singapura melalui situs resminya pada 16 Juli 2025.

"Jika diminta secara resmi, Singapura akan memberikan bantuan yang diperlukan kepada Indonesia, sesuai dengan hukum dan kewajiban internasional kami," tambahnya.

Anang mengatakan sebagai tindak lanjut, penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus bakal menyisir negara lain untuk mencari keberadaan dari tersangka.

Ia menyebut pihaknya cukup terbuka dan menerima setiap informasi yang ada terkait dengan keberadaan MRC. Selain itu, penyidik juga akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.

"Yang jelas seandainya ada informasi keberadaan yang bisa menunjukkan kita tampung dan kami akan bekerja sama dengan Kemenlu," katanya.

Peran MRC Dalam Kasus Minyak Mentah

Pada 10 Juli 2025 lalu, MRC telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus korupsi dugaan tindak pidana korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding, serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada periode 2018-2023.

MRC merupakan pemilik PT Orbit Terminal Merak (OTM). Ia diduga melakukan tindakan melawan hukum, yakni menghilangkan skema kepemilikan aset dalam kontrak kerja sama dengan PT Pertamina (Persero).

Penetapan tersangka tersebut mengacu pada Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-49/F.2/Fd.2/07/2025 Tanggal 10 Juli 2025, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-53/F.2/Fd.2/07/2025 Tanggal 10 Juli 2025.

Inti Persoalan

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung saat itu, Harli Siregar menjelaskan duduk perkara kasus tersebut. Hal ini berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Kejagung yang menemukan fakta hukum terkait pembayaran yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga (PPN) terhadap produk BBM RON 92 yang diimpor. Hal itu berdasarkan price list yang didapatkan.

Menurut dia, berdasarkan kontrak, BBM yang diterima seharusnya memiliki kadar RON 92, namun faktanya minyak yang diterima dalam transaksi tersebut memiliki kadar RON lebih rendah, yaitu RON 88 atau RON 90.

"Fakta hukum bahwa PPN melakukan pembayaran terhadap RON 92 Berdasarkan price list. Sementara Barang yang masuk atau minyak yang masuk itu adalah RON 88 atau RON 90," kata Harli di kantor Kejagung, Jumat (28/2/2025).

Selain itu, Kejagung juga menyoroti terkait peran PT Orbit Terminal Merak (PT OTM) di Cilegon, milik Muhammad Kerry Adrianto Riza (MKAR) sebagai depo atau storage yang menampung minyak impor tersebut.

Menurut dia, PT OTM seharusnya tidak memiliki kapasitas untuk melakukan proses blending karena hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan.

"Bisa kami sampaikan bahwa PT OTM adalah pihak yang tidak berkapasitas untuk melakukan proses blending karena itu adalah hanya tempat penyimpanan bahwa apakah nanti ada Seperti blending dari RON ke RON nah itu akan terus didalami," ujarnya.

Kejagung menilai bahwa fungsi pengolahan seharusnya berada di kilang, bukan di depo atau storage. Sehingga proses blending minyak mentah untuk menjadi sebuah produk BBM, seharusnya berada di ranah PT Kilang Pertamina Internasional (KPI).

Berikut daftar 18 tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada Pertamina subholding dan KKKS periode 2018-2023:

1. Riva Siahaan (Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga)
2. Sani Dinar Saifuddin (Direktur Feedstock & Product Optimization Kilang Pertamina Internasional)
3. Yoki Firnandi (Direktur Utama Pertamina International Shipping)
4. Agus Purwono (VP Feedstock Management Kilang Pertamina Internasional)
5. Maya Kusmaya (Direktur Pemasaran Pusat & Niaga Pertamina Patra Niaga)
6. Edward Corne (VP Trading Operations Pertamina Patra Niaga)
7. Muhammad Kerry Andrianto Riza (Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa)
8. Dimas Werhaspati (Komisaris PT Jenggala Maritim)
9. Gading Ramadhan Joedo (Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak)
10. Alfian Nasution (VP Supply & Distribusi Pertamina 2011-2015)
11. Hanung Budya Yuktyanta (Direktur Pemasaran & Niaga Pertamina)
12. Toto Nugroho (VP Integrated Supply Chain)
13. Dwi Sudarsono (VP Crude & Trading Pertamina)
14. Arief Sukmara (Direktur Gas Petrochemical Pertamina International Shipping)
15. Hasto Wibowo (VP Integrated Supply Chain 2019-2020)
16. Martin Haendra Nata (PT Trafigura)
17. Indra Putra Harsono (PT Mahameru Kencana Abadi)
18. Muhammad Riza Chalid (Beneficial owner PT Tanki Merak dan PT Orbit Terminal Merak)

Disclaimer: Big Stories merupakan kumpulan berita lama dari CNBC Indonesia yang telah dipublikasikan sebelumnya dan disajikan kembali karena menjadi berita terpopuler dan paling banyak diminati sepanjang tahun 2025. Informasi yang dimuat tidak selalu mencerminkan kondisi atau perkembangan terbaru. Pembaca disarankan untuk meninjau tanggal publikasi dan mencari referensi tambahan untuk mendapatkan informasi terkini

(pgr/pgr)

Saksikan video di bawah ini:

Video: RP 6,6 Triliun di Kejagung - Kemlu Respons Bonnie Blue