Sederet Kebijakan Kontroversial Trump, Dari Tarif Hingga Shutdown
4. Government Shutdown Terlama Sepanjang Sejarah
Pemerintahan Trump mencatat penutupan pemerintahan AS terlama dalam sejarah selama 43 hari akibat kebuntuan anggaran di Kongres. Krisis ini terjadi meski Partai Republik menguasai DPR dan Senat.
Shutdown berdampak luas, mulai dari tertundanya gaji sekitar 1,4 juta pegawai federal hingga terganggunya layanan publik dan bantuan sosial. Kerugian ekonomi diperkirakan mencapai US$15 miliar per pekan.
Krisis berakhir setelah RUU pendanaan disahkan, namun tidak mencakup perpanjangan subsidi asuransi kesehatan bagi sekitar 24 juta warga. Isu tersebut tetap menjadi sumber ketegangan politik lanjutan.
Meski menjadi yang terpanjang, penutupan pemerintahan bukan hal baru dalam politik AS. Pada era Presiden Ronald Reagan, tercatat delapan kali penutupan pemerintahan pada 1980-an.
Sementara itu, Presiden Bill Clinton menghadapi penutupan selama 21 hari pada 1995 dan Presiden Barack Obama selama 16 hari pada 2013, menegaskan bahwa kebuntuan anggaran telah berulang kali mewarnai sejarah politik AS.
5. Peran Baru Trump di Timur Tengah & Rencana Ubah Gaza
Trump mulai memainkan peran lebih agresif di Timur Tengah pada masa jabatan keduanya. Pada Oktober 2025, ia mencatat salah satu capaian diplomatik terbesarnya dengan memediasi gencatan senjata antara Israel dan Hamas, mengakhiri perang yang telah berlangsung hampir dua tahun sejak Oktober 2023.
Kesepakatan tersebut mencakup pemulangan seluruh sandera yang ditahan Hamas ke Israel serta penarikan sebagian pasukan militer Israel dari Jalur Gaza. Meski situasi keamanan tetap rapuh, langkah ini dipandang sebagai terobosan penting yang memperkuat posisi Trump sebagai mediator utama konflik Timur Tengah.
Keberhasilan gencatan senjata itu menjadi pijakan bagi Trump untuk mendorong agenda lanjutan di Gaza. Pemerintah AS mengusulkan agar wilayah tersebut untuk sementara dikelola oleh sebuah komite internasional di bawah pengawasan Washington, dengan alasan stabilitas keamanan dan percepatan rekonstruksi pasca perang.
Dalam kerangka rencana tersebut, Trump secara terbuka menyampaikan visinya untuk mengubah Gaza menjadi kawasan ekonomi dan pariwisata baru yang ia sebut sebagai "riviera Timur Tengah." Ia menilai wilayah pesisir Gaza memiliki potensi besar jika didukung investasi internasional dan tata kelola baru.
Rencana ini mencakup pembentukan Dewan Perdamaian internasional, pengerahan pasukan stabilisasi, serta masuknya modal asing untuk membangun infrastruktur, pelabuhan, dan sektor pariwisata. Namun, gagasan tersebut menuai kritik luas karena dinilai mengabaikan aspek kedaulatan Palestina dan berisiko memicu ketegangan baru di kawasan.
6. Trump Boikot G20
Trump memutuskan memboikot KTT G20 di Afrika Selatan di tengah memanasnya hubungan bilateral kedua negara. Ia menuding Pretoria melakukan diskriminasi terhadap minoritas kulit putih Afrikaner, klaim yang dibantah keras pemerintah Afrika Selatan.
Ketegangan juga dipicu oleh langkah Afrika Selatan menggugat Israel ke Mahkamah Internasional atas dugaan genosida di Gaza, yang memicu kemarahan Washington.
Keputusan Trump tidak mengirim delegasi ke G20 menandai sikap konfrontatif AS, meski Washington dijadwalkan mengambil alih presidensi G20 pada akhir tahun.
(tfa/tfa)