Menteri PANRB Mau Ketemu Purbaya Bahas Masa Depan Bea Cukai
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengaku sudah mengajukan waktu pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menindaklanjuti rencana besar Bendahara Negara itu memperbaiki kinerja dan citra para pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
"Saya memang sudah berencana untuk meminta waktu, namun beliau masih ada beberapa agenda yang belum disampaikan," kata Rini saat ditemui di kawasan Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (11/12/2025).
Sebagaimana diketahui, Purbaya sejak awal bulan ini telah menegaskan komitmennya kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki tata kelola kinerja DJBC dalam setahun, karena adanya ancaman pembekuan instansi itu dan digantikan oleh Société Générale de Surveillance (SGS) bila tak mampu berbenah.
Menurut Purbaya, bila DJBC tak mampu memperbaiki citranya di hadapan kepala negara dalam satu tahun ke depan, 16.000 pegawai DJBC akan dirumahkan tanpa diberi upah.
Rini menegaskan, ancaman pembekuan DJBC dan merumahkan 16.000 pegawainya itu tentu akan berdampak pada keseluruhan organisasi aparatur negara di pemerintahan bila terjadi. Maka, ia mengatakan, pertemuan dengan Purbaya akan menjadi jalan utama untuk mencari akar masalah citra dan kinerja DJBC yang hingga saat ini tampak buruk di mata Kepala Negara.
"Karena masalah pegawai itu kan tadi ikutannya dengan masalah organisasi. Nanti tentunya saya harus lihat apakah lembaganya atau sistemnya yang memang harus diperbaiki, baru kita bicara orangnya. Jadi saya memang belum ada diskusi dengan beliau," tegas Rini.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan, tak akan membayar gaji para pegawai bea cukai yang nantinya akan dirumahkan, bila tak kunjung mampu memperbaiki kinerja dan profesionalitas.
Ia menegaskan hal ini saat mengingatkan bahwa para pegawai bea cukai selama satu tahun ke depan tak lagi boleh ada yang melakukan tindakan berbagai kecurangan dalam mengawasi aktivitas ekspor dan impor, maupun peredaran barang-barang ilegal.
"Karena kan ke Bea Cukai sudah clear, saya bilang ke mereka kalau anda enggak bisa perbaiki dalam waktu setahun, ada kemungkinan besar bea cukai dirumahkan seluruh pegawainya," kata Purbaya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (8/12/2025).
Bila perilaku buruk tak kunjung hilang, Purbaya menuturkan pada akhirnya pemerintah harus menerapkan kebijakan seperti era Orde Baru, yakni membubarkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan diganti dengan Societe Generale de Surveilance (SGS) asal Swiss, ia memastikan gaji para pegawai itu tak akan dibayar.
"Jadi dirumahin aja sampai pensiun, enggak dibayar, rugi gua kalau bayar lu. Tapi dengan semangat seperti itu saya pikir orang kita cukup pintar untuk digebuk sedikit, apalagi digebuk banyak," tegas Purbaya.
"Jadi harusnya ke depan penyelundupan, permainan hs code akan berkurang secara signifikan, kalau nol sih gak mungkin karena kita enggak hidup di dunia ideal, tapi akan berkurang signifikan," paparnya.
[Gambas:Video CNBC]