Mentan Amran Minta Bulog Jual Banyak Beras Premium, Pertanda Apa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Lonjakan harga beras yang terjadi di 214 kabupaten/kota membuat pemerintah terus menggencarkan operasi pasar. Kali ini, bukan hanya beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dijual, tetapi juga beras premium agar masyarakat punya lebih banyak pilihan.

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menjelaskan, operasi pasar telah dijalankan lewat Gerakan Pangan Murah (GPM) di lebih dari 4.000 titik. Langkah itu terbukti efektif menekan inflasi Agustus 2025 menjadi 2,31% (yoy), turun tipis dibanding Juli yang tercatat 2,37%.

"(Solusinya) itu tetap dengan operasi pasar besar-besaran. Kita siapkan 1,3 juta ton beras SPHP. Ya, sudah dari kemarin. (Operasi pasar) beras SPHP dan kami minta juga yang premium dijual di operasi pasar," kata Amran saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Amran menegaskan, dalam operasi pasar Bulog juga akan menjual beras premium sebagai upaya menjawab kelangkaan beras premium di ritel modern.

"Bulog kita ajak kemarin menjual yang premium. Kan mereka sudah jual juga (ada merek beras Bulog yang jenis premium). Tapi kami minta kuantumnya dinaiki. Yang terpenting adalah kita operasi pasar besar-besaran. Kemarin itu kita buka," ujarnya.

Ia menyampaikan, menurut proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional Januari-Oktober 2025 akan mencapai 31,04 juta ton. Angka ini lebih tinggi dari realisasi produksi 2024 yang hanya 30 juta ton. Karena itu, Amran menilai kenaikan harga di sejumlah daerah sebagai hal yang tidak wajar.

"Ada yang mengatakan bahwasannya ini produksi kurang. Kita sudah swasembada, kita ekspor. Artinya ini ada anomali. Anomali ini kita perbaiki bersama," ujarnya.

Untuk menekan harga, operasi pasar bakal digencarkan terutama di wilayah yang harga berasnya masih melambung. Program ini melibatkan Perum Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga menegaskan perlunya fokus di 214 daerah tersebut.

"Pemerintah, kita, akan fokus minggu ini mungkin di 214 (daerah) itu," ujar Tito dalam Rakor Inflasi di Jakarta, Selasa (2/9/2025).