Video: MK Resmi Larang Wakil Menteri Rangkap Jabatan Komisaris

Jakarta, Indonesia - Mahkamah Konstitusi menyatakan Wakil Menteri dilarang untuk rangkap jabatan sebagai Komisaris atau Direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta.

Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Jumat, 29/08/2025) berikut ini.