Penjualan Hancur-hancuran, Bos Motor Listrik Minta Tolong Luhut

Jakarta, CNBC Indonesia - Kebijakan subsidi motor listrik di tahun 2025 hingga kini belum menemui kejelasan. Bos pabrikan motor listrik mengungkapkan bahwa di tahun sebelumnya kebijakan ini mendapat kawalan dari Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, yang kini menjadi Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

"Nah saya nggak tau ya sejauh mana DEN Dewan Ekonomi Nasional (terlibat pembahasan subsidi tahun ini) ya. Tapi sebetulnya di tahun yang lalu 2023-2024 itu Pak Luhut yang kawal," kata Ketua Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) Budi Setyadi kepada CNBC Indonesia, Minggu (24/8/2025).

Karena tidak juga menemui kejelasan, Ia pun berharap agar pemerintah termasuk Luhut bisa mendorong kejelasan dari subsidi motor listrik ini.

"Kalaupun mungkin DEN bukan sebagai pengambil kebijakan, barangkali DEN atau Pak Luhut secara personal, DENnya bisa memberikan usulan atau rekomendasi lah kepada kebijakan di pemerintah untuk meneruskan subsidi seperti tahun 2023-2024 ," ujar Budi.

Pelaku usaha saat ini juga sedang menunggu kejelasan insentif dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam menerapkan kebijakan ini.

"Kita malah nunggu kejelasan dari Pak Agus Gumiwang. Kemenperin tinggal 1 putaran lagi, Apakah rapat dengan Menko Kerekonomian? Apakah rapat terbatas? Yang kemudian dalam rapat yang lebih tinggi lagi dengan melibatkan beberapa menteri, jadi ada semacam statement atau arahan atau kebijakan dari pengambil keputusan yang sesuai tentunya," ujar Budi.

Subsidi motor listrik masih menggantung di tahun 2025. Memasuki empat bulan terakhir di tahun ini, subsidi motor listrik masih belum jelas dan menjadi penantian pelaku usaha. Menperin Agus Gumiwang pun tengah menantu kelanjutan dari Menko Ekonomi Airlangga Hartarto.

Penjualan Hancur-hancuran

Penjualan motor listrik ambruk akibat tidak adanya subsidi. Berkaca dari tahun lalu dimana ada subsidi sebesar Rp 7 juta per motor, di tahun ini subsidi justru tidak ada kabarnya. Budi menyebut ada penurunan penjualan hingga 70%.

"Secara prosesnya penurunan itu bervariasi. Ada yang sampai 30%, 40%, 50%, bahkan mungkin 60%. Bahkan 70% penjualan di masing-masing APM. Tapi kan ini sangat relatif ya, tergantung dengan kreativitas dari APM itu sendiri untuk menjalankan kerjasama atau strategi marketingnya," sebut Budi.

Meski demikian, Budi menyebut ada juga pabrikan yang walaupun penjualan cukup bagus, namun membutuhkan biaya lain yang besar, diantaranya marketing hingga sumber daya manusianya, termasuk pemberian diskon tambahan untuk mendongkrak penjualan.

"Ada beberapa merek yang seperti itu, saya nggak tahu apakah mereka dengan memberikan diskon cukup besar mereka masih punya profit. Tapi saya lihat beberapa juga seperti itu ya. Kayak Honda kemarin kan juga cukup lumayan juga tuh. Kemudian Alva juga demikian," ujar Budi.

"Artinya ya mungkin saat kondisi kayak gini yang penting bagi pabrikan harus berlanjut, sustain. Nah salah satunya mungkin diskonnya cukup besar sama dengan waktu diberikan subsidi," lanjutnya.

Ia pun memproyeksi penurunan penjualan sepeda motor listrik saat ini bakal anjlok hingga lebih dari 50%, ketika tahun lalu penjualan mencapai 70 ribu unit, tahun ini bakal jauh di bawah itu.

"Karena 70 ribu kemarin kan pakai subsidi. Nah sekarang kalau tidak ada subsidi anggaplah minat masyarakat turun sekitar 60-70%. Ya mungkin penjualan kisaran sekitar 25-30 ribu unit. Karena bulan berapa kemarin penjualan itu baru mencapai sekitar 11 ribu," ujar Budi.

Pabrikan Sudah Rumahkan Karyawan

Banyak pabrik motor listrik saat ini merumahkan para pekerjanya akibat penurunan permintaan terhadap produksi. Budi mengungkapkan bahwa kondisi ini sudah terjadi sejak beberapa bulan lalu.

"Saya mendengar itu, Dirumahkan tidak berarti PHK karena mungkin nanti begitu ada peningkatan kapasitas produksi, ada insentif, ada relaksasi dari pemerintah, pastinya industri akan menggenjot lagi untuk produksinya, kapasitasnya kan. Mungkin mereka akan masuk lagi. Jadi yang terjadi, yang saya dengar seperti itu. Sudah terjadi sejak ya 3 bulan kemarin lah," kata Budi.

Menurunnya permintaan akibat tidak adanya subsidi motor listrik seperti tahun 2024. Pelaku usaha pun menyerahkan kebijakan ini ke pemerintah sejak beberapa bulan lalu, termasuk kepastian ke pemerintah agar tidak menggantung seperti saat ini.

"Ya kalau memang tidak ada umumkan segera tidak ada, kalau ada ya segera diadakan. Dan kalau ada ya tenor waktunya jangan cuman sebentar. Ini kan kalau kemudian masih mengacu tahun lalu dengan anggaran per tahun kan akhirnya tinggal berapa bulan lagi. Ya kalau bisa 3-5 tahun gitu ke depan," sebut Budi.

"Jadi ada kepastian produksi kita juga bergairah gitu kan. Dan juga pastinya kita membantu pemerintah juga meningkatkan kapasitas produksi, juga pasti akan menyerap banyak tenaga kerja," lanjutnya.

Apalagi pabrik sepeda motor listrik di Indonesia sebagian besar masih dalam tahap padat karya. Ketika industri menerima banyak pesanan, maka pekerja pun semakin banyak yang terserap.

"Karena pabrik sudah cukup banyak di Indonesia ini, ada 35 pabrik minimal yang masuk di saya, belum yang sepeda listrik lagi. Pabrik sepeda motor listrik di Indonesia ini masih padat karya. Memang ada juga sih yang sudah menggunakan mesin-mesin modern. Tapi ya mereka juga menunggu, kalau misalnya ada kepastian mungkin penggantian dengan mesin-mesin modern robot-robot itu akan terjadi," sebut Budi.

"Tapi sekarang ini setahu saya masih banyak yang padat karya lah. Satu konveyor itu bisa sampai melibatkan berapa tim, berapa orang gitu. Cukup banyak. Satu pabrik aja bisa menyerap ratusan orang," lanjutnya.