Mulai Juli 2025 Pemerintah Guyur Beras SPHP Selama 6 Bulan, Ada Apa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah resmi mengeluarkan instruksi penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) selama enam bulan, terhitung mulai Juli hingga Desember 2025.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menjelaskan, keputusan itu diambil berdasarkan berbagai pertimbangan lapangan, salah satunya karena tidak semua daerah mengalami panen secara bersamaan, sehingga menyebabkan harga beras di tingkat konsumen terkerek naik.

"SPHP singkatannya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan," kata Arief saat ditemui usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (10/7/2025).

Menurutnya, SPHP bukan sekadar untuk menggerakkan stok beras Bulog, melainkan bertujuan langsung untuk menjaga harga tetap stabil, terutama di wilayah-wilayah yang tidak mengalami panen.

"Stok di Bulog untuk stabilisasi. Cadangan beras pemerintah (CBP, beras yang dikelola Perum Bulog) untuk bantuan pangan hingga intervensi harga oleh pemerintah. Termasuk kalau ada bencana, tapi ini kita nggak berharap," ujarnya.

Arief menambahkan, kondisi Indonesia yang sangat luas membuat musim panen tidak seragam. Oleh karena itu, intervensi harga melalui SPHP tetap perlu dilakukan di daerah yang belum panen dan mengalami kenaikan harga.

"Panennya kan nggak semua di wilayah Indonesia. Berarti ada daerah yang nggak panen kan? Kalau yang nggak panen, boleh nggak dikasih untuk stabilisasi? Ini Indonesia Raya nih segini gede. Semua daerah panen sama-sama nggak? Nggak," kata Arief.

"Kalau daerah sini nggak panen, kira-kira harga di sini tinggi apa rendah? Tinggi. Kalau harganya tinggi boleh diintervensi nggak? Boleh. Ya sudah, itu SPHP," sambungnya.

Untuk pelaksanaan SPHP dan bantuan pangan, katanya, pemerintah telah menyiapkan Rp1,3 triliun untuk SPHP selama 6 bulan, serta Rp5 triliun untuk bantuan pangan selama 2 bulan kepada 180 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

"Ya kalau hari ini salah satu putusannya adalah kita lakukan SPHP selama 6 bulan dan bantuan pangan 2 bulan. Duitnya juga udah diturunkan, tinggal dieksekusi," kata Arief.

Masih Bisa Berubah

Namun, ia tak menutup kemungkinan durasi SPHP bisa berubah, tergantung hasil evaluasi rutin pemerintah. "Ya kan nantinya ada rakortas, kita update setiap minggu," ucapnya.

Penugasan SPHP ini tertuang dalam Surat Kepala Bapanas Nomor 173/TS.02.02/K/7/2025 per 8 Juli 2025, yang memerintahkan Perum Bulog untuk menyalurkan 1,31 juta ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam periode enam bulan.

Pada bagian pertimbangan surat tersebut tertulis, penyaluran beras SPHP dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di tingkat konsumen. Dan pemanfaatan CBP serta menindaklanjuti Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Kementerian Koordinator Bidang Pangan tanggal 7 Januari 2025. 

"Mulai Juli ini program SPHP beras juga telah pemerintah mulai seiring dengan program bantuan pangan beras. Tentunya diharapkan melalui implementasi dua instrumen intervensi ini, harga beras di masyarakat dapat lebih ditekan dan tidak semakin berfluktuasi," ujar Arief dalam pernyataan resminya.

Ia juga menambahkan, penyaluran SPHP bisa dilakukan melalui jaringan Koperasi Desa Merah Putih. "Dengan ini diharapkan penyaluran SPHP beras semakin dapat dirasakan masyarakat karena kalau Koperasi Merah Putih kan outletnya jelas," jelas Arief.