APBN Pertama Prabowo Bakal Dibawa ke Paripurna DPR 19 September 2024

M Rosseno Aji Nugroho, CNBC Indonesia
17 September 2024 18:05
Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Presiden RI Joko Widodo saling berjabat tangan usai upacara memperingati HUT RI ke-79 Republik Indonesia di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Sabtu (17/8/2024). (Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Presiden)
Foto: Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Presiden RI Joko Widodo saling berjabat tangan usai upacara memperingati HUT RI ke-79 Republik Indonesia di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Sabtu (17/8/2024). (Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Presiden)

Jakarta, CNBC Indonesia-Badan Anggaran DPR RI menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dibawa ke Rapat Paripurna DPR yang akan digelar pada Kamis, (19/9/2024) untuk disahkan. Hal itu disepakati dalam Pembahasan Tingkat I antara Banggar DPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dkk hari ini.

"Apakah hasil rapat kerja dapat disepakati dan kita lanjutkan ke tingkat II tanggal 19 September?" kata Ketua Banggar DPR Said Abdullah dalam rapat, Selasa, (17/9/2024).

"Setuju," jawab para anggota Banggar.

Said mencatat Rancangan APBN 2025 mendapatkan persetujuan 8 dari 9 fraksi yang ada di DPR. Sementara, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan setuju namun dengan catatan.

"Pendapat mini fraksi dari 9 fraksi, 8 setuju dan 1 dari PKS setuju dengan catatan," kata Said.

Adapun RAPBN tahun pertama Prabowo ditetapkan dengan rincian asumsi makro, yakni pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonomi 5,2%; inflasi 2,5%; nilai tukar Rp16.000/US$; SBN 10 Tahun 7%; Indonesian Crude Price (ICP) US$ 82 per barrel; Lifting minyak 605.000 barel per hari; dan lifting gas 1,005 juta BOEPD.

Sementara itu, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp 3.005,12 triliun. Ini terdiri dari penerimaan pajak Rp 2.189,30 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 513,64 triliun.

Lalu, belanja negara ditetapkan Rp 3.621,31 triliun. Adapun, belanja pemerintah pusat Rp 2.701,44 triliun. Belanja ini terdiri dari belanja kementerian dan lembaga (K/L) Rp 1.094,55 triliun dan belanja non-K/L Rp 1.606,78 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) Rp 919,87 triliun.

"Keseimbangan primer (Rp 633,31 triliun), defisit Rp 616,86 triliun alias 2,53% terhadap PDB," kata Said.


(rsa/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article DPR 'Todong' Sri Mulyani Tambah Anggaran Rp598 T, Untuk Apa?

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular