Jokowi Singgung Soal Nasib RUU Perampasan Aset, Apa Yang Mengganjal?

Jakarta, CNBC Indonesia- Presiden Joko Widodo meminta Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana (RUU PATP) segera diselesaikan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Sebelumnya, pemerintah telah mengusulkan RUU Perampasan Aset ini ke DPR sejak 2012 yang berasal dari usulan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan kajian sejak 2008.

Kepala PPATK Periode 2002-2011, Yunus Husein menyebutkan usulan RUU PATP maupun Rancangan Undang-Undang tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal (RUU PTUK) yang mengatur transaksi di atas Rp 100 juta harus melalui sistem perbankan telah berhasil dilaksanakan negara-negara di Eropa seperti Inggris, Australia hingga Belgia.

RUU PATP ini digunakan untuk mengejar aset hasil tindak pidana agar kembali ke negara sementara RUU PTUK dimaksudkan untuk mencegah tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Seperti apa urgensi RUU PATP dan RUU PTUK? bagaimana dampaknya ke upaya menekan korupsi? Selengkapnya simak dialogAnneke Wijaya dengan Kepala PPAT Periode 2002-2011, Yunus Husein dalam Power Lunch, CNBC Indonesia (Jum'at, 30/08/2024)