Ekonom Ingatkan Permintaan Mentan Tambah Anggaran Rp68 T Tak Rasional

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta dukungan Komisi IV DPR RI, atas usulan penambahan anggaran Tahun 2025 yang telah dirumuskan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) sebesar Rp68 triliun. Dalam RAPBN 2025, Kementan mendapat pagu anggaran sebesar Rp7,91 triliun.

Namun, Kepala Center of Food, Energy, and Sustainable Development INDEF Abra El Talattov menilai, permintaan Mentan Amran itu tidak rasional. Dia juga mengaku tidak yakin penambahan anggaran itu akan memiliki korelasi positif dengan peningkatan produksi pangan nasional. 

"Justifikasi Mentan tidak rasional, mengingat kondisi fiskal tahun depan terbatas. Mentan bisa mendorong bagaimana Kementan mengoptimalkan anggaran yang tersedia, dengan menyisir kegiatan yang lebih tepat sasaran dalam mendorong produktivitas pertanian nasional," kata Abra dalam Diskusi Publik INDEF - Evaluasi 10 Tahun Pemerintahan Jokowi yang ditayangkan akun Youtube INDEF, Selasa (37/8/2024).

"Dan saya tidak yakin akan ada korelasi positif dengan produksi pangan nasional. Karena tahun lalu saja, produksi beras turun 1,4% dan produksi jagung pipilan kering turun 10,61%, dibandingkan tahun 2022. Artinya, belum tentu penambahan anggaran ada korelasi positif terhadap produksi pangan nasional," tukasnya. 

Abrar menyoroti terbatasnya ruang fiskal pemerintah di tahun 2025. Yang kemudian menyebabkan pemangkasan anggaran kementerian/ lembaga, termasuk Kementan. 

"Tahun ini Kementan mendapat anggaran Rp13,3 triliun, tahun 2025 dipangkas hanya Rp7,9 triliun. Wacana Mentan yang meminta tambahan anggaran sampai Rp68 triliun tentu akan sangat berat. Pertama, dari sisi kapasitas fiskal tentu akan sangat berat mengingat kebutuhan anggaran Kementerian/ Lembaga juga dipangkas. Jadi apa pun dalih Mentan, dari sisi rasional fiskal, sepertinya akan sangat terbatas," ujar Abrar. 

"Lalu, dari sisi motif tujuan penggunaan anggaran tambahan Rp68 triliun. Kalau kita simak pernyataan Menteri Pertanian, salah satunya ingin mendorong peningkatan produksi dengan melakukan cetak sawah baru. Dari Rp68 triliun itu, ternyata paling besar, sekitar Rp35 triliun akan digunakan untuk kebutuhan cetak sawah. Baik di lahan rawa maupun lahan biasa. Saya melihat kemungkinan juga ini penggunaan anggaran food estate, dalam konteks penyiapan lahan baru," paparnya. 

Baca: Harga Beras Medium di Jakarta Lampaui Batas Mahal Harga Eceran

Foto: Anggaran Kementan Tahun 2025-Paparan Mentan Amran Sulaiman dalam Raker dengan Komisi IV DPR, Senin (26/8/2024). (Tangkapan layar Youtube Komisi IV DPR RI) Anggaran Kementan Tahun 2025-Paparan Mentan Amran Sulaiman dalam Raker dengan Komisi IV DPR, Senin (26/8/2024). (Tangkapan layar Youtube Komisi IV DPR RI)

Abrar meragukan kemampuan pemerintah jika pengalokasian anggaran tambahan untuk cetak sawah dan penyiapan lahan food estate dalam menaikkan produksi pangan nasional. 

"Problem besarnya bukan anggaran, tapi regulasi dan teknis. Banyak daerah, provinsi, yang belum bisa memanfaatkan lahan rawa karena terjebak dalam persoalan tata ruang. Maupun, dari aspek operasional maupun teknis pengelolaan lahan rawa dan gambut, ini masih jadi pertanyaan," cetusnya. 

"Mestinya, pemerintah menunjukkan dari 10 tahun terakhir, dari pilot piloting-piloting pemanfaatan lahan nonproduktif tadi sejauh mana keberhasilannya. Baru bicara tambahan anggaran. Menurut saya, dengan anggaran besar, tapi implementasinya banyak kendala, akan menjadi tidak efektif," tukas Abrar. 

Selain itu, imbuh dia, sesuai pernyataan Mentan soal alokasi penambahan anggaran, harus diingat agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran. Termasuk, anggaran untuk makan bergizi gratis, dalam konteks penyediaan susu.

"Fokuskan saja ke badan yang yang bertugas, badan yang baru dibentuk, yaitu Badan Gizi Nasional. Jangan sampai terjadi overlapping, duplikasi program-kegiatan. Bukan hanya antara Kementerian Pertanian dengan Badan Gizi Nasional, tapi juga dengan kementerian lain," sebutnya.

"Dan, tidak mesti peningkatan produksi pangan semuanya dikonsentrasikan di anggaran Kementerian Pertanian. Kita tahu, Kementerian PUPR juga berperan dalam membangun fasilitas infrastruktur untuk pertanian. Juga ada DAK-DAU yang bisa digunakan untuk sektor pertanian. Artinya, berbagi dengan Pemerintah Daerah. Dan, ada juga dana desa yang bisa dimanfaatkan untuk sektor pertanian," pungkas Abrar. 

Baca: BMKG Pastikan La Nina Belum Landa RI, Begini Prediksi Produksi Beras

Foto: Paparan Ekonom INDEF dalam Diskusi Publik INDEF - Evaluasi 10 Tahun Pemerintahan Jokowi, Selasa (27/8/2024). (Tangkapan layar Youtube) Paparan Ekonom INDEF dalam Diskusi Publik INDEF - Evaluasi 10 Tahun Pemerintahan Jokowi, Selasa (27/8/2024). (Tangkapan layar Youtube)

Baca: Prabowo Mimpi RI Swasembada Pangan, Sayang RI Gak Punya Duit

Permintaan Amran 

Sebelumnya, Mentan Amran mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp68 triliun untuk RAPBN 2025. 

Dia mengatakan, penambahan anggaran itu nantinya akan dialokasikan untuk biaya cetak sawah 1 juta hektare (ha), optimalisasi lahan 600 ribu ha, intensifikasi dan modernisasi pertanian, penyediaan susu gratis, pangan bergizi, dan lainnya. Hal itu disampaikannya saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IV DPR RI, Senin (26/8/2024). 

"Dengan memperhatikan jumlah pagu anggaran yang dialokasikan sampai saat ini untuk Kementerian Pertanian masih sangat terbatas. Tentunya akan sulit untuk mendorong terjadinya peningkatan produksi pangan tahun 2025 secara signifikan. Kementerian Pertanian mengusulkan tambahan anggaran Rp68 triliun yang akan digunakan untuk cetak sawah 1 juta hektare, optimalisasi lahan 600 ribu hektare, intensifikasi dan modernisasi pertanian, penyediaan susu gratis, pangan bergizi, dan lainnya," kata Amran. 

"Untuk itu kami memohon dukungan pimpinan dan anggota Komisi IV DPR agar pagu anggaran Kementan tahun 2025 nantinya dapat meningkat," tambahnya. 

(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Was-Was Luas Tanam Padi Turun Terus, Mentan Amran Siapkan Jurus Ini