Airlangga Paparkan Hasil & Pembahasan One Map Policy Summit 2024

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan One Map Policy (OMP) 2024 guna menyampaikan kemajuan pelaksanaan percepatan Kebijakan Satu Peta dan penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang kepada masyarakat luas.

Kegiatan ini juga membahas rekomendasi keberlanjutan Kebijakan Satu Peta dan penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang pasca 2024.

Selain itu, OMP Summit 2024 juga hadir sebagai langkah mendorong keberlanjutan pembangunan nasional karena sudah meningkatkan pemanfaatan peta tematik yang merupakan produk Kebijakan Satu Peta. Hingga saat ini, Kebijakan Satu Peta telah berhasil mengkompilasikan 151 peta tematik dari 23 kementerian/lembaga di 38 provinsi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah berkomitmen menyelesaikan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang melalui kegiatan sinkronisasi, untuk memberikan kepastian hukum, peningkatan iklim investasi, dan pemerataan ekonomi berkeadilan.

"Komitmen ini diwujudkan dengan capaian penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang sebesar 19,97 juta hektare, yaitu dari 77,38 juta hektar di 2019 berhasil diturunkan menjadi 57,41 juta hektare di 2024," ungkap dia dalam OMP Summit 2024 di Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Pada hari pertama OMP Summit 2024 juga dilakukan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) untuk merumuskan strategi pencapaian target pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Rakernas ini turut membahas perkembangan implementasi Kebijakan Satu Peta dalam penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang, serta menentukan arah kebijakan dalam implementasi Percepatan Kebijakan Satu Peta Pasca 2024.

Dengan nilai strategis dan kebermanfaatan Kebijakan Satu Peta, saat ini sedang disusun White Paper One Map Policy Beyond 2024 yang memuat usulan rekomendasi keberlanjutan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pasca 2024. Di antaranya dasar hukum penyelenggaraan Kebijakan Satu Peta, perwujudan serta pemutakhiran peta tematik dan peta dasar skala besar, penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang, peningkatan teknologi dan infrastruktur Geoportal KSP, peningkatan ketersediaan dan kapasitas SDM Geospasial, serta penguatan, kolaborasi dan optimalisasi anggaran.

"Geoportal Kebijakan Satu Peta digunakan untuk kegiatan Berbagi Pakai Data dan Informasi Geospasial, yang secara luas telah dimanfaatkan oleh K/L dan Pemda. Di antaranya untuk perbaikan kualitas Rencana Tata Ruang, percepatan penegasan batas administrasi provinsi dan kabupaten/kota, termasuk perbaikan tata Kelola perizinan dan upaya penyelesaian tumpang tindih lahan," jelas Airlangga.

Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh. Aris Marfai menambahkan terkait keberlanjutan Kebijakan Satu Peta pasca 2024.

"Bahwa KSP tetap menjadi program kerja K/L, ketersediaan akses dan keterbukaan pada data dan informasi, peningkatan kuantitas dan kapasitas SDM bidang informasi geospasial yang berkualitas, serta pengintegrasian Satu Data Indonesia dengan Kebijakan Satu Peta, terutama dalam peraturan perundang-undangan," ucap Aris.

Pada kesempatan tersebut, Airlangga menyerahkan penghargaan kepada K/L dan Pemda untuk keterlibatannya dalam kegiatan Kebijakan Satu Peta dan penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang.

Sebagai informasi, turut hadir pada kegiatan tersebut Menteri ATR/Kepala BPN Agus Yudhoyono, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Sesmenko Perekonomian selaku Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Kepala Badan Informasi Geospasial Muh. Aris Marfai, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, para gubernur dan bupati dari seluruh Indonesia, serta sejumlah perwakilan dari K/L.