One Map Policy Summit 2024

Wow! RI Punya Peta Canggih Bisa Tuntaskan Masalah Lahan-Cetak Sawah

Arrijal Rachman, CNBC Indonesia
12 July 2024 10:31
Pemaparan Pemanfaatan Kebijakan Satu Peta, oleh Muh Aris Marfai selaku Kepala BIG dalam acara ONE MAP POLICY SUMMIT 2024“Powering Spatial Thinking Development in The Era of Transition”Jumat, 12 Juli 2024 (Hari ke-2) di Jakarta, Jumat (12/7/2024). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Foto: Pemaparan Pemanfaatan Kebijakan Satu Peta, oleh Muh Aris Marfai selaku Kepala BIG dalam acara ONE MAP POLICY SUMMIT 2024“Powering Spatial Thinking Development in The Era of Transition”Jumat, 12 Juli 2024 (Hari ke-2) di Jakarta, Jumat (12/7/2024). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia kini memiliki peta canggih yang bisa memotret seluruh kondisi wilayah di Indonesia. Peta itu dapat digunakan menyelesaikan masalah mulai dari konflik lahan, reforma agraria, hingga untuk cetak sawah.

Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh Aris Marfai mengatakan, peta canggih itu diberi nama Geoportal KSP 2.0 yang merupakan bagian dari Kebijakan Satu Peta (KSP). Di dalamnya ada peta tematik yang bisa diakses publik dengan sistem yang disebut Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN).

"Kebijakan ini diharapkan bisa selesaikan masalah tumpang tindih lahan, konflik agraria ketidakpastian penggunaan lahan, yang selama ini kadangkala jadi hambatan signifikan dalam pembangunan nasional," kata Kepala Aris Marfai, dalam One Map Policy Summit 2024, Jumat (12/7/2023).

Aris mengatakan, pemanfaatan KSP kini sudah mampu digunakan untuk berbagai isu strategis, mulai dari reforma agraria, food estate dan Stranas PK-KPK, tata kelola perizinan sawit, tata kelola perizinan tambang timah, proyek strategis nasional maupun kawasan ekonomi khusus, hingga cetak salah.

"Untuk kebijakan lokasi cetak sawah misalnya, ini membantu melihat wilayah yang sesuai, wilayah yang kondisinya harus clean and clear, dan lain sebagainya," ucap Aris.

"Kita misal perlu infrastruktur ketersediaan air, maka bisa saja kita overlay peta irigasi dan lahan baku sawah dan tutup layer lainnya. Jadi ini bisa bergerak dan menjangkau untuk banyak hal strategis," tutur Aris.

Publik pun bisa mengakses peta ini karena telah dibuka oleh pemerintah melalui Peraturan BIG Nomor 3 Tahun 2024. Yakni peraturan yang melengkapi Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kewenangan Akses untuk Berbagi Data dan IG melalui JIGN.


(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Airlangga Ungkap 3 Agenda Penting One Map Policy Summit 2024

Tags


Related Articles
Recommendation
Most Popular