Sri Mulyani Bayar Bunga Utang Rp 239,96 T di Semester I-2024

Arrijal Rachman, CNBC Indonesia
11 July 2024 07:25
Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyampaikan keterangan saat konferensi pers terkait Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin (24/6/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Foto: Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyampaikan keterangan saat konferensi pers terkait Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin (24/6/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah membayarkan bunga utang sekitar 48,3% hingga Semester I-2024. Penunaian bunga utang itu senilai Rp 239,96 triliun dari total anggaran belanja bunga dalam APBN 2024 sebesar Rp 497,31 triliun.

"Realisasi belanja bunga hingga akhir Semester I sebesar Rp 239,96 triliun atau 48,3% dari pagu APBN 2024," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Suminto, kepada CNBC Indonesia sebagaimana dikutip Kamis (11/7/2024).

Suminto mengungkapkan, prognosis belanja bunga APBN 2024 hingga akhir tahun anggaran sebetulnya akan mengalami deviasi sekitar Rp 1,5 triliun, karena pelemahan kurs rupiah terhadap dolar AS. Ia memastikan, nilainya tidak jauh berbeda dari anggaran belanja bunga APBN 2024, karena hanya menjadi Rp 498,95 triliun.

Untuk merespons kondisi itu, pengendalian belanja bunga 2024 diterapkan, antara lain melalui strategi penerbitan utang yang fleksibel dan oportunistik untuk mendapatkan biaya yang paling efisien. Pendekatan yang fleksibel dan oportunistik itu terkait diversifikasi instrumen utang, currency-mix, timing penerbitan, maupun komposisi tenor.

"Kemudian mengoptimalkan pembiayaan non-utang termasuk penggunaan SAL (Saldo Anggaran Lebih) untuk mengurangi penerbitan utang," ucap Suminto.

Sebagai informasi, pemerintah juga telah mengantisipasi kondisi deviasi bunga utang akibat kurs itu dengan cara mengurangi porsi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) pada tahun ini sebesar Rp 241,6 triliun dari pagu.

Pengurangan penerbitan SBN itu dilakukan karena pemerintah memanfaatkan SAL tahun sebelumnya sebesar Rp 100 triliun untuk menutup pelebaran defisit APBN sebesar Rp 80,8 triliun hingga akhir tahun. Sebelumnya defisit ditargetkan hanya Rp 522,8 triliun, namun bertambah menjadi Rp 609,7 triliun.

Tren anggaran belanja pembayaran bunga utang pemerintahan Presiden Joko Widodo selalu naik. Dari catatan Kementerian Keuangan dalam Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2024, pembayaran bunga utang mengalami tren peningkatan seiring dengan penambahan outstanding utang pemerintah. Tergambar dari alokasi pembayaran bunga utang pada 2019 sebesar Rp 275,88 triliun, meningkat menjadi Rp 441,40 triliun pada 2023.

Dengan begitu, anggaran belanja untuk pembayaran bunga utang direncanakan sebesar Rp 497,31 triliun pada 2024, naik 12,7% dari alokasi pembayaran bunga utang pada APBN tahun 2023. Jumlah itu terdiri dari pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp 456,84 triliun, dan pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp 40,46 triliun.

Namun, pertumbuhan pembayaran bunga utang pada 2024 lebih rendah dibanding pertumbuhan tahun 2023 yang sebesar 14,3% (terhadap realisasi pembayaran 2022). Dipengaruhi kebijakan pengurangan pembiayaan utang tahun 2022 dan 2023 karena kinerja APBN yang lebih baik dan optimalisasi SAL yang pada 2023 senilai Rp 459,5 berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2023.


(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Biar Dolar Nyaris Rp16.500, Utang RI Dijamin Aman!

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular