Bos Properti Blak-blakan Kritik Sistem Perizinan di RI, Ada Apa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan, perizinan masih menjadi tantangan dalam upaya mendorong pembangunan perumahan di Indonesia. Meski saat ini sudah ada Sistem Online Single Submission (OSS) dan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK).

Apalagi, kata dia, ada 6 kementerian/ lembaga yang memiliki wewenang terkait perumahan.

Joko mengutip data BPS yang mencatat backlog perumahan atau kesenjangan kepemilikan rumah di Indonesia. Di mana, tahun 2010 tercatat backlog perumahan di Indonesia ada 13,5 juta, kemudian turun "tipis" jadi 12,5 juta di tahun 2020. Terbaru, kata dia, hasil Susenas mencatat backlog perumahan di Indonesia kini 10 juta. 

Data itu, kata dia, menunjukkan tidak adanya penurunan signifikan backlog perumahan di Indonesia. Dalam 1 dekade, hanya ada penurunan sekitar 1 juta. Menurut Joko, hal itu dipicu oleh berbagai faktor. Baik dari sisi perizinan, kebijakan, penganggaran, hingga akomodasi oleh institusi yang semestinya bertanggung jawab. 

"Setelah OSS, setelah UU CK memang kita berharap banyak. Tapi ternyata belum bisa berharap banyak. Pada saatnya setelah OSS ini menjadi sebuah sistem, akhirnya ada sistem otomatis, tidak usah bertemu, kemudian ada yang menjaga desk pelayanannya sehingga bisa mempercepat, ternyata itu jauh panggang dari api. Ini menjadi keresahan tersendiri," kata Joko dalam Propertinomic CNBC Indonesia, Rabu (3/7/2024).

"Saat ini ketika berbicara mengenai KLHK, Amdal dan sebagainya, ini juga menjadi cost baru, penundaan secara waktu. Dan itu juga menjadi sesuatu yang jauh dari tujuan dari adanya UUCK ataupun OSS itu. Dari situ sudah bisa menyimpulkan bahwa konsistensi dan uncertainty perizinan masih tinggi," tukasnya.

Padahal, lanjut dia, sektor usaha membutuhkan kepastian.