Bos Pengusaha Properti Was-Was Ancaman Ini Intai RI Tahun 2035
Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan, persoalan yang dihadapi industri perumahan Tanah Air akan semakin berat dan terakumulasi. Salah satunya, ujarnya, kebutuhan tahunan di dalam negeri mencapai 600-800 ribu unit per tahun. Namun, pasokan yang tersedia hanya 400-500 ribu unit per tahun.
Di sisi lain, dia menambahkan, dalam 1 dekade terakhir, backlog perumahan hanya turun sedikit. Dari 13,5 juta di tahun 2010 menjadi 12,57 di tahun 2020. Artinya, ada sekitar 20% kepala keluarga yang belum juga memiliki rumah layak huni.
Belum lagi, lanjut Joko, ada persoalan yang tengah menanti. Pada tahun 2035, ketika penduduk Indonesia diprediksi mencapai 304 juta orang, sekitar 66% diantaranya akan bergerak ke perkotaan.
"Betapa potensi problemnya akan semakin besar," kata Joko dalam Propertinomic CNBC Indonesia, Rabu (24/4/2024).
"Maka, kami dari tahun 2023-2024, terbitlah agenda propertinomic. Ini karena concern kita. Presiden Joko Widodo saat ulang tahun REI juga mengatakan REI harus jadi ujung tombak. Bagaimana backlog ini bisa terurai. REI juga harus bisa menjalin sinergi dengan stakeholder lainnya. Sehingga, backlog bisa turun dan bisa memberikan dampak pertumbuhan bagi ekonomi," tambahnya.
4 Pilar Propertinomic
Dengan kondisi itu, lanjut Joko, REI lewat paradigma propertinomic merumuskan 4 pilar kunci untuk mengatasi persoalan di industri properti/ perumahan.
Pertama, kata dia, pilar institusional. Menurutnya, harus ada kementerian yang secara khusus memiliki kapasitas dan anggaran hingga mengeksekusi program-program perumahan. Termasuk, institusi pembiayaan, dalam hal ini perbankan.
"Kita sudah punya partner, yaitu BTN. Diharapkan bisa dengan kapasitas finansialnya BTN bisa meng-cover pembiayaan yang semakin besar," ujar Joko.
Kedua, pilar penganggaran.
"Kita tahu, dari sisi penganggaran properti kini berubah, subsidi saat ini hanya 0,4% dari APBN. Kalau kita lihat anggaran PUPR, nggak lebih 10%. Apakah bisa ditingkatkan? Karena negara lain ada yang 2,5% bahkan 4%. Dengan ini, program pembangunan 3 juta rumah oleh Prabowo bisa dilakukan secara gradual dinaikkan," katanya.
"Pilar berikutnya, dari sisi kebijakan perizinan. Saat ini perizinan perumahan ada di 6 kementerian. Padahal, masalah kita adalah koordinasi. Bayangkan. Industri besar seperti properti ini, yang menurut pak Bahlil investasinya tahun 2023 mencapai Rp115 triliun, artinya investasinya selalu berkembang, selalu ada setiap tahun. Maka, kami mendorong kesepahaman keberpihakan dari sisi kebijakan," tukasnya.
Pilar keempat, lanjut Joko, terkait, strategi pemerintah. Dia menyoroti keputusan pemerintahan Presiden Jokowi yang menetapkan PIK dan BSD ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
"Kami juga mendorong pemerintahan Prabowo nantinya menjadikan industri properti nasional sebagai PSN. Karena, dengan cara yang berbeda hasilnya tentu akan beda. Backlog perumahan yang tadinya di tahun 2010 adalah 13,5 juta lalu hanya turun ke 12,57 juta di tahun 2020, berarti nggak ada perubahan cara. Nah, kita yakin, Prabowo-Gibran akan membawa perubahan bagi industri perumahan kita," pungkas Joko.
(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Properti Jadi Proyek Strategis, Bos Pengembang Ungkap Bukti-buktinya
