Bos Properti Usul Ada Menteri Baru Khusus Urus Perumahan, Kenapa?
Jakarta, CNBC Indonesia - Backlog perumahan atau kesenjangan antara total hunian terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan di RI saat ini disebut-sebut masih mencapai 10-an juta unit. Program 3 juta rumah yang diwacanakan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dalam kampanyenya jelang Pemilihan Umum (Pemilu) pada Februari 2024 pun diharapkan bisa menekan angka backlog tersebut.
Karena itu, pemerintah ke depan diusulkan memiliki menteri atau badan baru yang khusus menangani perumahan. Yang diharapkan bisa cepat menyelesaikan masalah backlog perumahan di Indonesia. Apalagi dengan adanya program pembangunan 3 rumah oleh Prabowo.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto dalam Propertinomic CNBC Indonesia, Rabu (3/7/2024). Dia mengatakan, dalam 1 dekade, tahun 2010 ke 2020, backlog perumahan di Indonesia hanya berkurang tipis. Dari 13,5 juta menjadi 12,7 juta unit.
"Menurut Susenas terbaru, backlog kini berkisar 10 juta. Memang perlu ada verifikasi profil, yang 10 juta ini siapa? Karena dengan begitu akan bisa dilaksanakan kebijakan yang tepat," katanya.
"Kita meyakini pak Prabowo concern dengan kesejahteraan, gizi. Tapi gizi nggak akan ada artinya kalau tidak tinggal di rumah layak huni. Akibatnya nanti efeknya tidak sesuai dengan yang diharapkan untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak kita," tambah Joko.
Joko mengakui, hal itu lah yang menjadi alasan mengusulkan perlunya kementerian atau badan khusus perumahan.
"Yes. Ketika bicara perumahan maka kita bicara minimal 4 hal. Kebijakan, mereka yang bertanggung jawab, penganggaran, dan kewenangan atau prioritynya. 4 hal ini saat ini belum ada di kita. Dan ini 4 pilar yang kita bicarakan dalam propertinomic. Yaitu, institusi, penganggaran, kebijakan, kemudian kewenangan," sebutnya.
"Institusi, yaitu kementerian, bahkan kalau boleh Kemeterian Koordinator. Kenapa? karena bicara tanah, pengadaannya, bicara penganggarannya. Berbicara sektor yang memiliki 185 industri yang jadi backbonenya. Di sana ada faktor rumah layak huni adalah indikator kesejahteraan yang sudah dibuktikan. Apa itu? Bisa menekan stunting, juga bisa menekan kemiskinan," papar Joko.
Institusi kedua, tambahnya, perbankan. Sampai saat ini, sebutnya, tidak pernah ada lembaga perbankan yang dimodali benar dan time line produksinya dibatasi per tahun sehingga menjadi uncertainty kebijakan dan memicu ketidakpastian penyelesaian.
Lalu, pilar kedua mengenai penganggaran yang saat ini baru 0,4% dari APBN.
"Bayangkan hampir 20% kepala keluarga di Indonesia belum memiliki rumah. Bayangkan, UU Pendidikan mewajibkan 20% APBN kepada mereka. Tapi kita tahu banyaknya perkelahian, kerusuhan, hal-hal yang dilakukan remaja karena mereka tidak memiliki rumah yang layak, atau pun kawasan yang layak," katanya.
"Kalau pun dengan perumahan, ada kawasan hijau, RTH-nya, fasum fasosnya, relatif kawasan itu bisa mengakomodasi mereka untuk hang out dan bersosialisasi dengan baik. Dan orang-orang di sekitarnya bisa mengawasi," ucapnya.
Terkait pilar ketiga, yaitu terkait kebijakan, Joko mengatakan saat ini semua kementerian punya hak untuk mengatur. Padahal, tukasnya, konsolidasi di dalam 1 kementerian saja susah, apalagi konsolidasi kebijakan antar 6 kementerian.
"Makanya kami mendorong juga properti ini, pengadaan perumahan, atau roadmap backlog perumahan ini diputuskan dengan bijak, terencana baik, dan diberikan kewenangan yang memadai. Dan orang yang di sana harus memahami, punya concern, bahkan punya passion untuk menyelesaikan ini, bagian dari membuat Indonesia Emas, Indonesia sejahtera, untuk menggerakkan ekonomi juga," kata Joko.
(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Bos Pengusaha Real Estat Beberkan Jurus Propertinomic, Apa Itu?
