Bos Pengusaha Real Estat Beberkan Jurus Propertinomic, Apa Itu?
Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengungkapkan, kontribusi sektor properti terhadap PDB RI masih kalah dibandingkan di Malaysia, Thailand, juga Filipina. Padahal, lanjut dia, dari data backlog yang saat ini masih berkisar 12,7 juta, seharusnya peran industri properti masih bisa digenjot lebih besar lagi.
Untuk itu, lanjut dia, REI mengusulkan paradigma propertinomic kepada para calon presiden yang akan bertarung jadi pemimpin RI ke depan di Pemilu 2024 nanti. Menurut Joko, usul tersebut berkaca pada hasil survei Susenas BPS, yang menunjukkan data backlog (kesenjangan kepemilikan) perumahan di Indonesia.
Di mana, kata dia, tahun 2013 mencatat backlog mencapai 13,5 juta. Dan dalam 1 dekade hanya berkurang sedikit, yakni menjadi sekitar 12,7 juta saat ini (survei tahun 2020). Meski, menurutnya, ada koreksi data dari survei Susenas terbaru BPS yang menunjukkan data backlog perumahan di Indonesia kini sudah tinggal 9,9 juta.
"Artinya, dalam satu dasawarsa, pengurangan backlog masih sangat kecil. Kurang dari target Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengharapkan ada (penambahan kepemilikan rumah) 1 juta per tahun," kata Joko kata katanya dalam wawancara khusus dengan CNBC Indonesia, Rabu (7/2/2024).
"Dari kondisi itu, tidak mungkin hasil akan beda jika caranya masih sama. Mulai dari penganggaran, dari kelembagaannya, dari sisi prioritas kebijakan. Karena itu kami mengajukan paradigma propertinomic, sebagai cara untuk mengungkit ekonomi," jelas Joko.
Dia mengatakan, jika paradigma propertinomic digunakan sebagai prioritas kebijakan, maka akan menggerakkan banyak subsektor industri.
"Ada 185 sub-sektor industri yang akan panas duluan, bukan propertinya. Mulai dari industri kaca, besi, baja, dan sebagainya. Artinya, setelah itu akan ada peningkatan pendapatan masyarakat yang saat ini mungkin masih bagian dari kelompok yang belum punya rumah," sebutnya.
"Kemudian, akan berdampak pada APBN semakin besar. Lalu, efeknya juga akan memberi dorongan pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) di masing-masing kabupaten/ kota. Kami dapat data dari Walikota Cilegon, di mana PAD-nya itu 55% disumbang sektor properti," tukas Joko.
Karena itulah, imbuh dia, seharusnya pemerintah aware dengan efek domino dan peran industri properti bagi perekonomian.
"Kenapa? Karena masih ada hampir 20% masyarakat Indonesia belum punya rumah. Apalagi, tahun 2045 jumlah penduduk Indonesia diprediksi mencapai 234 juta orang dan 66%-nya akan tinggal di kota. Bayangkan kalau perumahan tidak dikelola, tidak direncanakan, tidak diintegrasikan oleh pihak-pihak yang mengurus kebijakan terkait itu," ujarnya.
"Maka, akan jauh sekali, siapa pun presidennya, kalau mengatakan mereka peduli kesejahteraan. Karena apa? Salah satu indikator kesejahteraan adalah memiliki rumah layak huni atau hunian layak. Ketika tidak ada bicara mengenai bagaimana menumbuhkan atau mendorong masyarakat Indonesia bisa mengakses kepemilikan rumah, sebenarnya abai kebutuhan pokok Indonesia," kata Joko.
(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Propertinomic: Subsidi Tak Cukup Untuk Pangkas Backlog Perumahan
