PBB Ungkap Target SDGs Global Baru 15%, Indonesia Bagaimana?
Jakarta, CNBC Indonesia - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkap bahwa sejauh ini baru 15% Pembangunan Berkelanjutan dan Tujuan Berkelanjutan (SDGs) sesuai dengan target global. Lantas, bagaimana kondisi Indonesia?
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, berdasarkan laporan tahunan terbaru, terdapat 224 indikator SDGs yang dievaluasi di Indonesia. Dari situ, 62% di antaranya telah mencapai tujuan dan menunjukkan kemajuan signifikan. Adapun sisanya masih memerlukan kerja keras berupa perbaikan pada aspek lingkungan hidup yang membutuhkan peran serta pemerintahan.
"Pencapaian kami dalam SDGs relatif baik, karena adanya integrasi SDGs ke dalam perencanaan nasional. Hal ini memastikan bahwa SDGs dilaksanakan dalam skala nasional," ungkap dia dalam pembukaan 2024 International Mayors Forum, Selasa (2/7/2024).
Di samping itu, Suharso juga menganalisis kemajuan SDGs Indonesia saat ini yang dibandingkan dengan target SDGs tahun 2030. Terdapat 67 indikator SDGs yang dianalisis hang mana 42% indikator telah berada pada jalur progres yang tepat, kemudian 40% indikator memerlukan percepatan implementasi, dan 80% indikator memperlihatkan kemajuan atau kemunduran yang bersifat lambat.
Sangat penting bagi Indonesia untuk mempercepat tindakan untuk mencapai target dalam enam tahun tersisa. Di Indonesia sendiri, SDGs diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan nasional yang terdiri dari rencana jangka tahunan, jangka menengah 5 tahun, hingga jangka panjang 20 tahun.
Dalam rencana pembangunan SDGs jangka panjang di Indonesia selama periode 2025 sampai 2045, pemerintah memfokuskan beberapa aspek prioritas yaitu transformasi sosial, transformasi tata kelola, transformasi ekonomi dalam stabilitas supremasi hukum dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial, budaya dan ekologi.
Pemerintah pun mengidentifikasi isu-isu prioritas dan kebutuhan intervensi dalam penerapan SDGs. Ada pula 6 isu transisi yang disoroti pada 2024 International Mayors Forum yang juga menjadi prioritas pemerintah.
Pertama adalah sistem pangan. Fokus isu ini adalah pada integrasi pangan yang berpusat pada wilayah lokal, pesisir, dan kota. Kedua, akses energi yang mana pemerintah secara konsisten mendorong ekonomi hijau, penggunaan energi terbarukan, dan transportasi ramah lingkungan.
Ketiga adalah isu konektivitas yang mana pemerintah berupaya menciptakan literasi digital, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia, serta memaksimalkan penggunaan kecerdasan buatan, big data, dan blockchain.
Isu keempat ada pada bidang pendidikan. Pemerintah berupaya mengkampanyekan program wajib belajar 13 tahun melalui peningkatan kualitas tenaga pengajar dan materi serta memperkuat sistem pendidikan.
Kelima adalah perlindungan sosial dan pekerjaan masyarakat. Prioritas pemerintah dari waktu ke waktu adalah melindungi kelompok rentan dan mereformasi sistem perlindungan sosial nasional.
Keenam, isu perubahan iklim yang berkaitan dengan hilangnya keanekaragaman hayati dan perubahan iklim. "Kami bertujuan untuk mengurangi emisi di setiap sektor sekaligus meningkatkan rehabilitasi hutan," katanya.
Di samping itu, Asisten Sekretaris Jenderal UN DESA, Navid Hanif menuturkan, SDG tidak dapat dicapai tanpa investasi yang ditingkatkan dan berkelanjutan dalam infrastruktur dan layanan perkotaan. Misalnya, perumahan yang berkualitas dan terjangkau, akses ke pendidikan yang berkualitas, sistem transportasi umum yang berkelanjutan.
Selain itu, layanan kesehatan dan sanitasi, pekerjaan yang layak, dan lingkungan yang aman, dengan fokus khusus pada kebutuhan masyarakat yang paling rentan di tengah meningkatnya ketidaksetaraan. Akan tetapi, dengan kerja sama antar pihak dapat mempercepat transisi menuju keberlanjutan di masa depan.
"Dengan bekerja sama, kita dapat memperbesar dampak dan mempercepat transisi menuju keberlanjutan," tandasnya.
(dpu/dpu)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Pemerintah Beberkan Progres RI dalam Penerapan SDGs, Simak!
