Ekspor 'Narkoba' Kratom Tak Lagi Kontroversi, Ini Titah Jokowi

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mau mengatur tata niaga perdagangan dan tata kelola tanaman 'narkoba' kratom. Hal ini diputuskan dalam Rapat Terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Kamis (20/6/2024).

Usai rapat, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan arahan dari Presiden Jokowi agar terus melanjutkan riset agar semakin jelas apakah tanaman kratom membahayakan bagi masyarakat atau tidak.

Baca: Jokowi Turun Tangan Atur Ekspor 'Narkoba' Kratom, Begini Skemanya

"Maka arahan dari presiden pertama supaya Kementerian Kesehatan, BRIN, dan BPOM lanjutkan riset sesungguhnya yang aman seberapa bagi masyarakat, kata Moeldoko.

Menurut Moeldoko Kementerian Kesehatan sudah mengatakan bahwa Kratom sudah tidak masuk dalam kategori tanaman Narkotika. Sehingga perlu adanya riset lanjutan dari BRIN mengenai seberapa bahaya zat sedative yang terkandung dari Kratom.

Targetnya pada Agustus ini riset yang dilakukan BRIN itu diharapkan sudah selesai.

Foto: Tanaman Kratom. (Dok. sumsel.bnn) Tanaman Kratom. (Dok. sumsel.bnn)

Selain itu Moeldoko juga menjelaskan Kementerian Perdagangan diminta untuk mengatur tata niaga untuk melakukan standarisasi. Dengan kualitas produk yang diawasi oleh melalui ketentuan BPOM yang produknya di survey oleh Surveyor.

Jadi ekspor kratom dari Indonesia memiliki kualitas yang baik dan tidak mengandung kandungan bakteri, seperti yang terjadi sebelumnya.

Baca: Jokowi Kumpulkan Menteri di Istana, Bahas 'Narkoba' Kratom

"Sehingga tidak ada lagi kratom produk Indonesia yang mengandung bakter ecoli, salmonela, logam berat, karena sudah ada eksportir kita di reject barangnya," kata Moeldoko.

Lebih lanjut Moeldoko mengatakan, Kementerian Perdagangan juga akan menentukan eksportir secara terbatas. Sehingga kualitas produknya juga bisa terjaga.

(emy/wur)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Jokowi Turun Tangan Atur Ekspor 'Narkoba' Kratom, Begini Skemanya