Ini Penyebab Backlog Perumahan RI Terus Naik, Bahaya Jika Tak Beres

Jakarta, CNBC Indonesia - Backlog atau atau kesenjangan antara total hunian terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat masih tergolong tinggi yakni berkisar di belasan juta unit. Padahal pemenuhan kebutuhan rumahan rakyat merupakan mandat konstitusi kita dimana kebutuhan primer masyarakat harus disediakan pemerintah.

"Backlog terjadi karena permintaan lebih tinggi dari suplai jadi antara sisi suplai jadi ada diskoneksi suplai demand yang membuat backlog tiap tahun nambah," Ekonom Senior Rryan Kiryanto dalam Propertinomic CNBC Indonesia, Rabu (12/6/2024).

Namun budget anggaran yang tersedia pada fiskal APBN juga terbatas karena banyak kebutuhan prioritas lain yang juga harus dipenuhi pemerintah terutama kepentingan umum. Karenanya, anggaran menjadi suatu isu.

"Secara nomenklatur kita ada Kementerian lembaga yaitu PUPR di situ terdistribusi budget untuk basic infrastruktur dan juga perumahan, komposisinya lebih besar ke infrastruktur dasar, ini berjalan dari waktu ke waktu dan tanpa penyelesaian komprehensi jadi backlog tetap tinggi dan itu ngga bisa dibiarkan begitu aja. Jadi saya sepakat dengan pak Joko tadi, bukan masalah ekonomi saja yang dikhawatirkan tapi masalah psikososial," kata Ryan.

Untuk itu, ujarnya, pemerintah perlu lebih serius menangani backlog, termasuk menjadikan sektor ini masuk ke dalam proyek strategis nasional (PSN).

Ia menilai secara politis hal itu tepat karena apa yang berhubungan dengan publik atau public interest dikategorikan sebagai PSN karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak

"Kedua terkait budget yang begitu besar. karena budget pemerintah terbatas maka perlu menggandeng mitra-mitra sektor swasta. Karena turunan sektor properti sangat banyak, di Bappenas mengatakan properti itu punya daya ungkit atau multiplier effect luar biasa, bukan hanya ciptakan lapangan kerja tapi juga mengurangi kemiskinan tapi dorong pertumbuhan secara eksponensial," kata Ryan.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto memaparkan dampak jika pemerintah tak segera menangani masalah backlog perumahan di Indonesia.

"Jika backlog ini nggak diselesaikan, maka program kesejahteraan itu nggak mungkin terjadi. Karena rumah layak huni itu indikator kesejahteraan. Kedua, akan muncul stunting lebih hebat lagi," kata Joko.

"Ketiga, ini yang harusnya sangat concern, karena saat ini kita semuanya membutuhkan lapangan pekerjaan. Dan industri properti adalah industri padat karya. Di mana ketika ini (program 3 juta rumah) dilaksanakan akan menyediakan jumlah pekerja pekerja hampir 14 juta," ucapnya.