Direstui Jokowi, Ini Penjelasan Kenapa Harga Gabah Cuma Naik Rp1.000

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menjelasakan alasan di balik kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang baru ditetapkan awal bulan Juni 2024 ini. Dia mengatakan, penetapan HPP baru ini diharapkan dapat melindungi kepentingan petani di hulu, sehingga harga gabah/beras tidak jatuh di tingkat produsen.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) merestui kenaikan HPP untuk gabah dan beras. Yang ditetapkan dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) No 4/2024 tentang Perubahan Atas Perbadan No 6/2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.

HPP yang ditetapkan lewat Perbadan No 4/2024 ini akan jadi acuan Perum Bulog dalam mengadakan cadangan beras pemerintah (CBP) dari produksi dalam negeri.

Dalam aturan itu, HPP gabah kering panen (GKP) di tingkat petani ditetapkan naik Rp1.000 dari besaran HPP yang ditetapkan pada 30 Maret 2023 lewat Perbadan No 6/2023.

Baca: Pemerintah Naikkan Harga Gabah-Beras, Petani Beri Respons Tak Terduga

Sebelumnya besaran HPP untuk GKP ditetapkan Rp5.000 per kg di tingkat petani dan di tingkat penggilingan Rp5.100 per kg. Lalu harga gabah kering giling (GKG) ditetapkan Rp6.200 per kg di tingkat penggilingan dan di gudang Perum Bulog Rp6.300 per kg. Sementara HPP untuk beras ditetapkan Rp9.950 per kg di gudang Bulog.

Kini, dengan aturan baru Perbadan No 4/2024, HPP GKP dinaikkan menjadi Rp6.000 per kg di petani dan Rp6.100 per kg di penggilingan, HPP GKG menjadi Rp7.300 per kg di penggilingan dan Rp7.400 di Bulog, serta HPP beras di gudang Bulog jadi Rp11.000 per kg.

Besaran kenaikan ini lebih rendah dari permintaan petani yang mengharapkan HPP GKP di petani naik jadi Rp7.000, atau naik Rp2.000 dari tahun 2023.

Dan, tidak berubah dari relaksasi yang sebelumnya telah diterapkan oleh Bapanas sejak April hingga Juni 2024. Yang memberlakukan HPP relaksasi sementara untuk gabah dan beras, yaitu Rp6.000 per kg untuk GKP di tingkat petani. Yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 167 Tahun 2024 Tentang Fleksibilitas Harga Pembelian Gabah dan Beras Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah.

"HPP ini ditetapkan dengan memperhitungkan cost structure gabah kering panen berapa, berasnya berapa. Memang nggak bisa menyenangkan seluruh pihak. Kalau maunya petani misalnya tadi Rp6.500, kita juga harus ingat ada sekitar 270 juta lebih penduduk Indonesia yang haruss diperhatikan juga," katanya saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR di Jakarta, Senin (10/4/2024).

Baca: Siap-siap Petaka Baru Intai RI! Produksi Beras Kurang, Harga OTW Naik

Foto: Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi saat RDP dengan Komisi IV DPR, Senin (10/6/2024). (Dok: Bapanas) Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi saat RDP dengan Komisi IV DPR, Senin (10/6/2024). (Dok: Bapanas)

Arief mengatakan, dalam proses penetapan HPP gabah/beras telah melalui serangkaian diskusi panjang bersama stakeholder perberasan, dengan memperhatikan berbagai sisi terutama pada 3 lini. Mulai di tingkat produsen, pedagang, dan konsumen.

"Ini diharapkan dapat menjadi jaring pengaman bagi produsen gabah dan beras, sehingga harga tidak terlampau turun jauh pada saat panen," ujarnya.

"Bapanas selalu melibatkan stakeholder, HKTI, KTNA, teman-teman Serikat Petani Indonesia (SPI), Perpadi, dan juga berkomunikasi dengan beberapa anggota Komisi IV. Dengan menetapkan harga GKP yang sebelumnya Rp4.200 lalu ke Rp5.000, ke Rp6.000, sudah ditinjau berdasarkan agro inputnya. Misal, hari, jumlah pekerja, sewa lahan yang naik terus, pupuk, benih, dan lainnya," jelas Arief.

Dia menegaskan, keseimbangan hulu hilir jadi pertimbangan pemerintah.

Saat melakukan kunjungan kerja di Dumai, Riau pada hari Sabtu (1/6/2024), Presiden Jokowi pun telah menginstruksikan hal tersebut. Dia menekankan pentingnya mencari keseimbangan harga yang tidak hanya menguntungkan petani, tetapi juga terjangkau bagi masyarakat.

"Mencari keseimbangan seperti itu tidak gampang. (Itu perlu agar) Masyarakat senang, petani senang," kata Jokowi.

(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Harga Gabah Petani Dijaga Tak Boleh di Bawah Rp 6.000/Kg, Kenapa?