Ormas Keagamaan Dapat Tambang, Bahlil: Bukan Urusan Politik, Lebay!

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta agar rencana pemerintah membagikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan tidak disangkut pautkan dengan urusan politik.

Sebab, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 telah usai. Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun sudah menetapkan secara resmi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden selanjutnya.

"Politik udah selesai kok. Pak Prabowo menang 58%. Nggak ada urusannya sama politik. Ini iktikad baik pemerintah di bawah Pak Jokowi untuk menghargai jasa kontribusi mereka. Jadi yang selesai selesailah ini terlalu mohon maaf lebay lah ya. Saya enggak mau dikait-kaitkan," kata Bahlil dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (7/6/2024).

Menurut Bahlil, apabila kebijakan pemerintah membagikan WIUPK pada masa-masa pilpres, maka masuk akal jika beberapa pihak mengaitkannya dengan urusan politik. Sedangkan, kebijakan ini baru diterapkan setelah pilpres usai.

"NU itu, negara saja dia serahkan nyawanya untuk negara. Jangan kerdilkan organisasi-organisasi besar karena mereka tiang dari kekokohan bangsa, jangan dibawa untuk ruang-ruang sempit. Kalau hanya persoalan politik kita hanya kasih NU, tapi ini kita kasih semua," kata dia.

Sebagaimana diketahui, ormas yang akan diberikan WIUPK, yakni NU, Muhammadiyah dan organisasi keagamaan lainnya mulai dari Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, dan Buddha.