
Luhut: Belanja Pemerintah di E-Katalog Rp 3000 T, OTT Tak Ada Lagi!

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut B. Pandjaitan mengungkapkan belanja pemerintah melalui e-katalog LKPP telah mencapai Rp 3.000 triliun. Digitalisasi belanja pemerintah ini meningkatkan efisiensi dan mengurangi tindak pidana korupsi.
"Dengan e-Katalog, belanja pemerintah Rp 3.000 triliun, kita masukan ke e-Katalog sekarang gak ada OTT lagi," kata Luhut dalam rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Rabu (5/6/2024).
Luhut pun menegur jajaran KPK, dia minta agar lembaga antirasuah ini tidak bangga jika ada OTT, maka ekonomi Indonesia tidak bagus. Menurut Luhut, kalau pemerintah belanja melalui e-Katalog atau secara digital, peluang 'hengki pengki' semakin kecil.
Luhut juga mengungkapkan rencana pemerintah memasukkan komoditas nikel ke dalam SIMBARA (Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara Kementerian/Lembaga) merupakan bagian dari upaya menekan korupsi. Tidak hanya itu, dengan SIMBARA, penerimaan negara dari nikel dan batu bara meningkat.
"Penerimaan batu bara meningkat karena orang gak bisa ekspor batu bara kalau dia tanpa masuk ke SIMBARA," tegas Luhut. Artinya, jika eksportir tidak masuk ke dalam sistem SIMBARA, izin dari Bea Cukai tidak akan dirilis.
Rencana aktiviasi SIMBARA ini ditargetkan akan mulai dilakukan pada pertengahan 2024. "Jadi digitalisasi ini game changer yang kita tidak sadar sering jalan di dalam pemerintahan," ujarnya.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Luhut Sebut Angka OTT Kasus Korupsi RI Turun Drastis, Ini Pemicunya