PKS Kritik APBN Prabowo: Soroti Utang-Pabrik Tutup

Jakarta, CNBC Indonesia-Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan banyak catatan mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2025 yang telah diserahkan pemerintah ke DPR. PKS menyoroti besarnya utang pemerintah hingga banyaknya pabrik yang tutup di Jawa Barat.

"PKS mengingatkan pemerintah masih menyimpan pekerjaan rumah yang cukup besar," kata juru bicara Fraksi PKS Nasir Djamil dalam Sidang Paripurna DPR RI dengan agenda penyampaian pandangan fraksi atas KEM-PPKF 2025, Selasa, (28/5/2024).

Nasir Djamil mengatakan utang jatuh tempo pemerintah pusat pada 2025 telah mencapai Rp 704 triliun. Bahkan hingga 2028, masih ada sekitar Rp 2.600 triliun utang jatuh tempo yang harus dibayarkan pemerintah.

Selain itu, Djamil mengatakan pemerintah juga harus menyelesaikan isu deindustrialisasi dan banyaknya pengangguran di Indonesia. Dia bilang isu deindustrialisasi itu terlihat dari tutupnya 8 pabrik di Jawa Barat hanya dalam jangka waktu 1 tahun.

"Dalam kurun waktu setahun terakhir, 8 pabrik besar di Jawa Barat ditutup sementara itu pelamar kerja seperti ular mengekor," kata dia.

Nasir Djamil mengatakan tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Namun, sejumlah target belum tercapai. Seperti jumlah penduduk miskin yang masih tinggi di angka 25,9 juta atau 9,36% yang jauh dari target di 6-7%.

Dia mengatakan kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat juga masih lebar, dibuktikan dengan rasio gini per Maret 2023 yang berada di angka 0,388. "PKS mengingatkan penetapan target ekonomi makro harus kredibel, karena masa transisi antara pemerintahan lama dan baru," kata dia.

Sebelumnya, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengajukan rancangan awal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 kepada DPR. APBN ini akan menjadi acuan bagi Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Rancangan awal tersebut berupa KEM-PPKF. Isinya meliputi asumsi makro ekonomi hingga postur awal dari APBN 2025. Adapun asumsi makro ekonomi yang diusulkan di antaranya pertumbuhan ekonomi 5,1-5,5%, Yield SBN 10 tahun 6,9-7,3%, nilai tukar Rp15.300-16.000/US$, dan inflasi 1,5-3,5%.

Sementara itu, sasaran pembangunan ditargetkan tingkat pengangguran terbuka 4,5-5%, kemiskinan 7-8%, Rasio Gini 0,379-0,382 dan Indeks Modal Manusia 0,56.