Teriakan Kelas Menengah RI 'Menggema" di Sidang Paripurna DPR

Jakarta, CNBC Indonesia-Fraksi Partai Nasdem menyoroti lemahnya daya beli masyarakat kelas menengah di Indonesia. Sorotan tentang nasib kelas menengah tersebut disampaikan oleh Nasdem dalam Sidang Paripurna DPR RI dengan agenda penyampaian pandangan fraksi atas Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Rancangan APBN 2025.

Juru bicara Fraksi Nasdem, Charles Meikyansyah mengatakan berkaca pada pencapaian ekonomi kuartal I 2024, terdapat dua sektor yang bermasalah yaitu konsumsi rumah tangga dan ekspor. Dia mengatakan meskipun pertumbuhan terjadi di semua sektor, namun konsumsi rumah tangga dan ekspor barang serta jasa masih di bawah pertumbuhan rata-rata nasional.

"Konsumsi rumah tangga hanya tumbuh berkisar 4,91% dan ekspor barang-jasa hanya tumbuh 0,50%," kata dia dalam Sidang Paripurna yang dihelat di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, (28/5/2024).

Baca: Bayar Gaji, Tukin hingga THR PNS, Jokowi Kucurkan Rp96,2 T

Charles mengatakan pencapaian tersebut masih jauh dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. RPJMN itu menargetkan konsumsi rumah tangga tumbuh 5,4-6,6%, sementara sektor ekspor barang dan jasa tumbuh di 7,2-8,3%.

Fraksi Partai Nasdem, kata dia, menilai pemerintah perlu memperhatikan lemahnya daya beli masyarakat, terutama kelas menengah. Dia menilai pemerintah perlu menyiapkan kebijakan yang tepat untuk mengatasi tekanan terhadap daya beli masyarakat menengah tersebut.

"Fraksi Nasdem berpandangan bahwa pemerintah perlu memberikan perhatian serius terhadap lemahnya daya beli terutama kelas menengah melalui respon kebijakan yang cepat dan tepat terutama berkaitan dengan inflasi pangan, pengupahan dan pajak konsumsi," kata dia.

Sebelumnya, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengajukan rancangan awal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 kepada DPR. APBN ini akan menjadi acuan bagi Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Baca: Bangun Jalan Sampai Sekolah, Jokowi Habiskan Rp89,8 T Awal Tahun

Rancangan awal tersebut berupa KEM-PPKF. Isinya meliputi asumsi makro ekonomi hingga postur awal dari APBN 2025. Adapun asumsi makro ekonomi yang diusulkan di antaranya pertumbuhan ekonomi 5,1-5,5%, Yield SBN 10 tahun 6,9-7,3%, nilai tukar Rp15.300-16.000/US$, dan inflasi 1,5-3,5%.

Sementara itu, sasaran pembangunan ditargetkan tingkat pengangguran terbuka 4,5-5%, kemiskinan 7-8%, Rasio Gini 0,379-0,382 dan Indeks Modal Manusia 0,56.

(rsa/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Video: Tok! DPR Setujui APBN Pertama Prabowo Senilai Rp 3.621 Triliun