Ramai Kritik DPR ke APBN Pertama Prabowo: Utang Jumbo-Makan Gratis
M Rosseno Aji Nugroho, CNBC Indonesia
04 June 2024 20:30
Daftar Isi
Jakarta, CNBC Indonesia-Badan Anggaran DPR RI baru saja melakukan rapat perdana untuk membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025. Rancangan awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 itu nantinya akan dilaksanakan oleh Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Dalam rapat tersebut, pemerintah diwakili oleh 2 menteri, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo juga hadir untuk memberikan pandangannya terkait Rancangan APBN 2025 ini.
Di dalam rapat, pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR menyoroti sejumlah isu terkait rancangan tersebut. Mulai dari defisit yang dinilai terlampau tinggi, hingga pelaksanaan program makan gizi gratis menjadi beberapa topik yang mencuat. Berikut ini merupakan sejumlah poin kritik yang disampaikan DPR terkait Rancangan APBN warisan Presiden Joko Widodo tersebut.
Utang
Anggota Banggar dari Fraksi PDI Perjuangan Dolfie Othniel Fredric Palit menyoroti besarnya defisit yang disiapkan pemerintah dalam Rancangan APBN 2025. Dia mengatakan APBN 2025 ini didesain memiliki belanja Rp 3.500 triliun dengan defisit mencapai Rp 600 triliun.
"Ini lebih dahsyat lagi, presidennya belum bekerja anggarannya sudah defisit lebih dari Rp 600 triliun," kata dia.
Dia menilai defisit yang dipatok pemerintah di angka 2,45%-2,82% terlampau tinggi. Karena dengan menggunakan batas minimum saja, defisit APBN 2025 bisa mencapai Rp 600 triliun. Menurutnya, defisit APBN 2025 ini adalah yang paling besar ketimbang presiden dan wakil presiden lainnya.
"Setiap pergantian pemerintahan kita punya preseden defisit, nah defisit transisi ini yang paling tinggi."
Senada, anggota Banggar DPR dari Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam juga menyoroti defisit di tahun pertama Prabowo. Dia mengatakan defisit yang dipatok kelewat tinggi. "Saya konkret saja, saya enggak akan detailkan angka-angka, tapi saya kritisi range utang terlalu tinggi," kata dia.
Ecky mengatakan APBN pada masa transisi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Presiden Joko Widodo lebih rendah ketimbang transisi ke Prabowo.
Makan Bergizi
Anggota Banggar dari Fraksi Golkar Nurul Arifin menyoroti sejumlah poin dalam APBN 2025. Pertama, dia menyoroti mengenai strategi yang dilakukan pemerintah untuk lolos dari middle income trap. Selain itu, Nurul Arifin juga menyoroti mengenai estimasi nilai tukar rupiah terhadap dolar yang berbeda antara Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan.
Dia bilang BI memberikan estimasi nilai tukar tahun ini di angka Rp 15.300-Rp 15.700/US$. Sementara, Kementerian Keuangan menaksir nilai tukar mencapai Rp 16.000/US$. "Kita sangat terpuruk pada April, apabila itu terjadi apa yang bisa dilakukan, ini kita dalam situasi banyak tertekan oleh kondisi geopolitik," katanya.
Nurul juga menyoroti mengenai program-program pemerintah saat ini dalam APBN 2025. Dia mempertanyakan apakah program-program pemerintah saat ini dapat disinergikan untuk menjalankan program prioritas pemerintah terpilih.
"Misalnya program yang diprioritaskan adalah makan bergizi, ini anggarannya dari mana, apakah bisa disinergikan dengan program yang sudah berjalan," kata dia.
Nasib Gen Z
Ketua Banggar DPR Said Abdullah menyoroti masalah pengangguran di Indonesia yang didominasi oleh generasi Z. Dia mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran untuk mengentaskan pengangguran.
"Yang kami sampaikan terkonfirmasi dari data BPS hampir 10 juta gen Z menganggur tidak sekolah, tidak bekerja atau tidak mengikuti pelatihan lebih rinci dari 44,4 juta penduduk Indonesia usia 15 sampai 24 tahun pada Agustus 2023, sekitar 22,5% atau 9,8 juta yang masuk ke dalam yang masuk ke dalam kategori NEET," kata Said.
Menurut politikus PDI Perjuangan ini, data generasi muda yang menganggur ini menunjukan lulusan SMA dan SMK tidak melanjutkan kuliah. Karenanya, mereka kesulitan untuk bersaing mendapatkan pekerjaan.
Anggota Banggar dari Fraksi Demokrat Rizki Aulia Rahman Natakusumah juga menyoroti masalah banyaknya pengangguran. Dia mengatakan anggaran pendidikan yang dialokasikan sebesar 20% dari APBN belum fokus, melainkan tercecer di banyak Kementerian/lembaga.
"Pemerintah menargetkan human capital index di 0,73 atau level produktivitas dari penduduk kita mencapai 73% dari kapasitas idealnya, artinya perlu lompatan signifikan dalam peningkatan kualitas pendidikan," katanya.
Minyak & Timah
Anggota Banggar Mercy Chriesty Barends menilai target lifting minyak pemerintah dalam Rancangan APBN 2025 terlalu konservatif. Padahal, kata dia, sisa cadangan minyak Indonesia tinggal 7 tahun.
"Produksi kita sangat lemah, cadangan kita cuma 7 tahun, kalau tidak ditemukan hal yang baru, pada 2031 kita tidak punya apa-apa yang berkaitan dengan lifting minyak secara khusus," kata dia.
Selain itu, dia juga menyoroti ihwal hilirisasi. Dia bilang pemerintah terlalu berfokus pada komoditas nikel. Padahal, kata dia, masih banyak komoditas yang bisa dimasukan ke dalam program hilirisasi, seperti timah.
"Kenapa hanya mengandalkan nikel untuk memperbaiki neraca transaksi berjalan kita, usul saya ada baiknya hilirisasi berbasis smelter dimasukan timah, di komisi 7 itu sedang panas-panasnya," ujar dia.
(rsa/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article APBN Surplus Tapi Tarik Utang Besar, Ini Penjelasan Sri Mulyani!
Most Popular