
Tetangga RI Perang Saudara & Brutal ke Umat Islam, PBB Teriak Begini

Jakarta, CNBC Indonesia - Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) memperingatkan adanya risiko peningkatan kekerasan yang serius di negara bagian Rakhine, Myanmar. Mereka menyebut menerima laporan tentang pembunuhan warga etnis Rohingya, yang mayoritas muslim, dan pembakaran properti mereka.
Dalam sebuah pernyataan, juru bicara OHCHR Elizabeth Throssell mengatakan puluhan ribu warga sipil telah mengungsi akibat pertempuran di kota Buthidaung dan Maungdaw. Diperkirakan 45.000 warga Rohingya melarikan diri di dekat perbatasan dengan Bangladesh untuk mencari perlindungan.
"Kami melihat risiko yang jelas dan nyata dari perluasan kekerasan yang serius ketika pertempuran di kota tetangga Maungdaw telah dimulai, di mana militer mempertahankan pos-pos terdepan dan tempat tinggal komunitas Rohingya dalam jumlah besar, termasuk ratusan pengungsi Rohingya yang pindah ke kota dari desa-desa untuk mencari keselamatan," ujarnya dikutip Reuters, (24/5/2024).
"Komisaris Tinggi menyerukan segera diakhirinya kekerasan, dan agar semua warga sipil dilindungi tanpa pembedaan berdasarkan identitas."
Rohingya telah menghadapi penganiayaan di Myanmar yang mayoritas penduduknya beragama Buddha selama beberapa dekade. Pada tahun 2017, warga etnis itu berbondong-bondong kabur dari Myanmar dan saat ini hampir satu juta dari mereka tinggal di kamp-kamp pengungsi di distrik perbatasan Cox's Bazar Bangladesh.
Sementara itu, Myanmar sendiri berada dalam perang saudara sejak junta militer pimpinan Min Aung Hlaing mengkudeta pemerintahan sipil pada Februari 2021. Hingga saat ini, perlawanan dari milisi-milisi anti junta terus berlanjut.
Sebuah kelompok etnis bersenjata yang kuat di Myanmar yang dikenal sebagai Tentara Arakan mengatakan pekan lalu bahwa mereka telah memenangkan kendali atas sebuah kota di negara bagian Rakhine. Namun mereka membantah tuduhan bahwa mereka menargetkan anggota minoritas Muslim Rohingya selama serangan tersebut.
Di sisi lain, dalam pernyataan bersama, Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, Kanada, Australia dan negara-negara lain mengutip laporan-laporan yang dapat dipercaya mengenai pelanggaran yang dilakukan terhadap penduduk sipil.
"Di negara bagian Rakhine, kota-kota dan desa-desa secara konsisten menjadi sasaran rezim militer dan kelompok bersenjata...semua penduduk menghadapi tingkat kerawanan pangan yang ekstrim," kata mereka.
"Harus ada pertanggungjawaban atas semua kekejaman yang dilakukan di Myanmar."
(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Militer Tetangga RI Kian Brutal, Bunuh Warga Sipil-Picu Perang Saudara
