Bos Bulog Pede Tak Butuh Suntikan Dana Pemerintah, Ini Alasannya

Jakarta, CNBC Indonesia - Perum Bulog menegaskan saat ini memiliki likuiditas untuk menjalankan programnya, termasuk menyerap beras dan gabah dari petani untuk cadangan beras pemerintah (CBP). Apalagi Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengaku telah mendapat kemudahan dari pemerintah dalam pengadaan CBP tersebut.

"Pendanaan saat ini Bulog dapat dia fasilitas dari Kemenkeu (Kementerian Keuangan). Pertama kita bisa mengajukan pembayaran penggantian kegiatan program itu untuk CBP setiap bulan. Dulu di 2023 kita baru bisa mengajukan ketika program selesai, jadi tiga bulan ketika selesai, diaudit dan baru diajukan, sekarang dengan PMK baru pendanaan dan bantuan pangan maka proses jauh lebih cepat, jadi cashflow Bulog jauh lebih terjaga," katanya di Sentra Penggilingan Padi Karawang, Senin (20/5/2024).

Dengan kemudahan itu, Bulog memiliki kemampuan untuk menyerap CBP meski ada kenaikan harga beras dan harga gabah. Karena itu, Bayu optimis pihaknya tidak akan mengajukan penyertaan modal negara (PMN) untuk menyehatkan cashflow mereka.

Baca: Ada Perintah Baru Jokowi, Bulog Kantongi Subsidi Bunga Pinjaman 3-4,5%

"Pembiayaan kredit dengan Bank Himbara, saat ini utamanya dengan BNI dengan dukungan pemerintah tingkat bunganya lebih ringan. Dua fasilitas itu membuat Bulog tidak hadapi kesulitan meskipun HPP akan berubah, tapi sampai saat ini Bulog di mata perbankan AAA, jadi ngga ada kesulitan, ngga ada rencana pengajuan PMN," sebut Bayu.

Beberapa waktu lalu, petani meminta pemerintah menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) sekitar Rp2.000 per kg. Hal itu menyusul lonjakan biaya produksi yang harus ditanggung petani padi di Tanah Air.

Saat ini, pemerintah memberlakukan fleksibilitas HPP gabah yang lebih mahal Rp1.000 per kg dari HPP yang ditetapkan tahun 2023.

"SPI menghitung ada kenaikan biaya produksi sebesar Rp1.000 untuk setiap kilogram gabah yang dihasilkan, dari Rp5.050/kg pada tahun 2023 menjadi di atas Rp6.000/kg tahun 2024 ini. Artinya, angka fleksibilitas gabah dibatasi hanya Rp6.000/kg sama dengan biaya pokok produksi yang dikeluarkan petani," kata Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih.

Permintaan itu diajukan setelah pemerintah menaikkan HPP gabah sekitar Rp1.000 per kg.

Baca: Mohon Maklum, Harga Gabah Dinaikkan Rp1.000/ Kg Biar Petani Tak Rugi

Seperti diketahui, pemerintah memutuskan menaikkan harga beli gabah/ beras yang bisa digunakan Perum Bulog saat menyerap produksi petani di dalam negeri. Kenaikan harga beli itu diharapkan bisa menopang Bulog dalam menyerap produksi petani.

Sebab, saat ini harga telah berada di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan beras, yang diatur di dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) No 6/2023 Tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.

Keputusan itu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia No 167/2024 Tentang Fleksibilitas Harga Pembelian Gabah dan Beras Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah.

"Mulai hari ini (Rabu, 3/4/2024) sampai 30 Juni mendatang, kita putuskan adanya fleksibilitas HPP (harga pembelian pemerintah) bagi Bulog. Ini agar Bulog dapat meningkatkan stok CBP (cadangan beras pemerintah) yang berasal dari produksi dalam negeri, jadi tidak hanya bersumber dari importasi saja," kata Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dalam keterangan tertulis, Rabu (3/4/2024).

Hal itu disampaikan usai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau penyaluran bantuan pangan beras di Kabupaten Merangin, Jambi, Rabu (3/4/2024).

(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Bos Bulog Blak-blakan Ingatkan Kondisi di 2024 Masih Berat