Luhut Perintahkan Belanja Impor Maksimal 5%, Menperin Mau Lakukan Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Menko bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta setiap Kementerian/ Lembaga (K/L), termasuk Pemerintah Daerah (Pemda) mengembangkan peta jalan (roadmap) pengurangan belanja impor. Untuk, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengaku akan melakukan sejumlah  upaya untuk mempercepat peningkatan belanja produk dalam negeri.

Selain itu, lanjutnya, penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) bakal beralih menjadi Kartu Kredit Indonesia mulai Agustsu 2024. Peralihan itu akan dilakukan bertahap. 

Dalam Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri: Kemandirian Produk Dalam Negeri Menuju Indonesia Emas yang digelar di Bali, pada 3-5 Maret 2024 lalu, Luhut memaparkan hasil laporan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kementerian BUMN. Laporan itu mencatat realisasi belanja produk dalam negeri (PDN) meningkat 80% dari Rp749,5 triliun pada 2022 menjadi 1.349,8 triliun pada 2023. 

"Capaian yang baik ini hendaknya terus ditingkatkan untuk mendukung industri dalam negeri sehingga dapat menciptakan perekonomian yang lebih kuat dan berkualitas," kata Luhut dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (6/3/2024).

"Seluruh K/L dan Pemda harus mengembangkan roadmap pengurangan impor, dengan target impor maksimal 5% dari belanja," tambahnya.

Dia juga meminta seluruh Kementerian/Lembaga, juga Pemda dan BUMN memperbaiki proses di internal agar seluruh belanja terdigitalisasi, transparan dan menerapkan tata kelola baik. 

"Penyusunan roadmap diharapkan selesai maksimal pada semester 1 tahun 2024. Selain itu, kritisi pelaku usaha agar meningkatkan kualitas dan pelayanan PDN. Belanja yang bersumber dari pinjaman luar negeri agar tetap memprioritaskan penggunaan PDN," kata Luhut.

"Kemudian, belanja PDN minimal 95% dari anggaran belanja barang dan jasa dengan prioritas merek lokal yang diproduksi di dalam negeri, bukan sekedar packaging saja," tegasnya.

Tak hanya itu, Luhut meminta Kejaksaan, Kepolisian, OJK, dan BI menggunakan Indeks Kepatuhan Belanja PDN yang telah disusun oleh BPKP sebagai mekanisme peringatan dini alias early warning system dalam  pengawasan.

"Mimpi yang lebih besar melalui program Bangga Buatan Indonesia adalah menjadikan masyarakat sebagai konsumen utama PDN. Kita manfaatkan bonus demografi yang berlangsung hingga 2030 agar menjadi sumber demand yang kuat," tukasnya.

Disebutkan, belanja PDN tahun 2023 berkontribusi 0,68% terhadap perekonomian dan menyerap hingga 1,30% atau 1,82 juta tenaga kerja. Demikian mengacu pada perhitungan Bappenas.

Foto: Tampak pada layar Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita dalam acara Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri: Kemandirian Produk Dalam Negeri Menuju Indonesia Emas yang diselenggarakan di Denpasar Bali, Selasa (3-5-2024).. (Dok. Kemenperin) Tampak pada layar Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita dalam acara  Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri: Kemandirian Produk Dalam Negeri Menuju Indonesia Emas yang diselenggarakan di Denpasar Bali, Selasa (3-5-2024). (Dok. Kemenperin)

Percepatan P3DN

Sementara itu, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemerintah berkomitmen terus mengoptimalkan pelaksanaan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Dengan begitu akan meningkatkan produktivitas dan daya saing industri di Tanah Air, lalau memacu pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat.

Salah satunya, lewat business matching yang telah digelar rutin setiap tahun.

"Kami melihat, dari tahun ke tahun, komitmen nilai kontrak yang ditandatangani terus naik. Pada tahun 2022 di Bali, nilai kontraknya mencapai di atas Rp100 triliun, kemudian tahun 2023 di Jakarta sekitar Rp180 triliun," katanya dalam keterangan resmi.

"Pada business matching 2024 di Bali, nilai komitmen yang akan terealisasi ditargetkan tembus di atas Rp200 triliun. Maka realisasi belanja produk dalam negeri diharapkan mencapai angka minimal sebesar Rp250 triliun hingga akhir triwulan I tahun 2024," tambah Agus.

Agus optimistis,  target tersebut bisa terealisasi karena terdapat potensi belanja barang dan modal di APBN dan APBD sebesar Rp1.223,37 triliun pada tahun 2024. Total nilai itu di luar anggaran dari BUMN dan juga BUMD.

"Komitmen yang telah dibangun sejak awal ini, perlu terus dikawal agar pelaksanaannya di lapangan dapat menunjukkan hasil yang maksimal," cetus Agus.

Agus lalu menyebut ada sejumlah langkah yang akan dilakukan Kemenperin untuk mempercepat P3DN, yaitu:

- menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Perindustrian No. 46/2022 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen dalam Negeri untuk Industri Kecil

- menambah jumlah surveyor agar dapat semakin banyak menerbitkan sertifikat TKDN

- melakukan penyesuaian cara menghitung TKDN 

- mengawal realisasi belanja PDN serta pemenuhan kebutuhan produk-produk dalam pengadaan barang dan jasa.

"Cara menghitung TKDN merupakan arahan dari Bapak Presiden. Evaluasi perlu dilakukan mengingat karakter industri yang berbeda, sehingga harus jeli dan tidak bisa menggeneralisasi cara menghitung maupun threshold TKDN yang sudah ditetapkan. Misalnya dari cost base diubah jadi process base atau sebaliknya," katanya.

"Penyesuaian caran menghitung TKDN merupakan ongoing process yang sekarang sedang dilakukan Kemenperin," pungkas Agus.