Menkes Budi Minta Pabrik Alkes Lokal Kuasai Pasar Minimal 50%

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Kesehatan (Meneks) Budi Gunadi Sadikin berharap industri lokal bisa lebih banyak memasok kebutuhan peralatan kesehatan (alkses) dalam negeri. Dengan begitu bisa menekan angka impor alkes RI yang masih tergolong besar.

"Saya harap industri kita bisa menyuplai minimal 50 persen kebutuhan (alkes). Untuk bisa menjustifikasi penguasaan industri dalam negeri, kita bisa amankan dengan memproduksi produk yang berkualitas," kata Budi dalam keterangan resmi, Rabu (6/3/24).

Dia pun meminta seluruh pihak terkait, termasuk Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI) memaksimalkan produksi dan meningkatkan kegiatan research and development (R&D). Tujuannya untuk mendorong peningkatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) produk alkes yang diproduksi.

"Mari kita bikin roadmap-nya bersama-sama, apa yang bisa kita lakukan untuk fokus membangun industri manufaktur kesehatan dan bisa menaikkan TKDN," kata Budi.

Baca: Prabowo Pede Ekonomi RI Bisa Tumbuh 8%, Gimana Caranya?

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes hingga akhir semester I 2023, produk impor masih mendominasi e-katalog yang mencapai 88%.

Sementara, ASPAKI mencatat, produsen yang memproduksi alkes di RI hanya 727 pabrik, berbalik dengan jumlah distributor alkes yang mencapai 4.265 perusahaan. Selain itu, izin produk lokal mencapai 11.734, jauh lebih kecil dari 52.721 izin produk impor.

Di saat bersamaan, belanja kesehatan terhadap PDB baru sekitar 3%, padahal standar yang ditetapkan WHO sebesar 9%. Artinya, prospek pasar alkes di dalam negeri masih sangat besar. Pelaku industri alkes pun mengungkapkan tantangan yang dihadapi.

"Perihal supply chain Alkes di Indonesia memang saat ini terlalu berlapis-lapis," kata Ketua I ASPAKI Erwin Hermanto.

Baca: Pengusaha Tekstil Ungkap Gelombang PHK Masih Terjadi, Ini Penyebabnya

Sebelumnya, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (MArves) Luhut B Pandjaitan meminta seluruh kementerian/ lembaga hingga Pemerintah Daerah mengembangkan pengurangan impor. Luhut memaparkan laporan LKPP dan Kementerian BUMN yang mencatat, realisasi belanja produk dalam negeri meningkat 80% dari Rp749,5 triliun pada 2022, menjadi Rp1.349,8 triliun pada 2023.

"Untuk itu saya harapkan seluruh kementerian/ lembaga, Pemda dan BUMN memperbaiki proses di internal agar seluruh belanja terdigitalisasi, transparan dan bertata kelola baik. Kemudian, belanja PDN minimal 95% dari anggaran belanja barang dan jasa dengan prioritas merek lokal yang diproduksi di dalam negeri, bukan sekedar packaging saja," tegas Luhut dalam keterangan resmi.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Obat-Alat Medis RI Mahal 5x Lipat Negara Lain, Jokowi Panggil Menteri!