Bos Ritel Tolak Jika Ditugaskan Jual Beras Murah, Ada Apa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) blak-blakan menolak jika ada penugasan dari pemerintah untuk menstabilkan harga beras yang terpantau tinggi belakangan ini. Alasannya belajar dari pengalaman rafaksi minyak goreng (migor) yang belum terbayar hingga kini sebesar Rp 344 miliar.

"Karena rafaksi belum dibayar. Kalau minta yang ulang-ulang kaya kasus minyak goreng kemarin kita ngga mau. Bayar dulu dong rafaksi," kata Ketua Aprindo Roy Mandey di Pasar Induk Beras Cipinang, Senin (12/2/2024).

Sebagai informasi, pemerintah memberlakukan kebijakan minyak goreng satu harga pada tahun 2022 lalu. Menyusul lonjakan harga minyak goreng saat itu, akibat efek domino peralihan pandemi Covid-19 dan pecahnya perang Rusia-Ukraina. 

Kala itu harga minyak goreng terlampau tinggi sehingga pemerintah meminta Pengusaha ritel menyubsidi selisih harganya. Alhasil masyarakat bisa membeli minyak goreng murah meski harga asli jauh di atas itu.

"Kita semua sudah terima migor Rp 14 ribu, kita beli Rp 18-19 ribu. Dikasih Permendag (katanya) batal nggak sesuai, apanya batal ga sesuai? Negara ini masa nggak ada kepastian hukumnya. Makanya kaya gini nggak berani juga minta ke kita. Udah deh Aprindo jual beras murah dulu, nanti kita subsidi, nggak. Rafaksi (bayar) dulu. ada yang belum beres nih," kata Roy.

Enggan terus berlarut-larut, pengusaha bakal memasukkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) usai berlangsungnya Pemilu pada 14 Februari besok.

Pengusaha ritel juga sudah menemui staf khusus Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan dan Mensesneg Pratikno agar bisa disampaikan masalah ini kepada Presiden Jokowi. Roy menargetkan masalah ini usai sebelum bergantinya rezim pemerintahan Joko Widodo.

"Kita kejar sebelum ganti supaya tanggung jawab di masa ini (Jokowi) dong," ujarnya.