Hotman Marah, Tuding Menteri Jokowi Ini Ingin Bisnis Hiburan Bangkrut

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengacara sekaligus pengusaha hiburan Hotman Paris kembali mengeluarkan kekesalannya terkait kenaikan pajak hiburan menjadi 40-75%. Dia menuding ada oknum pejabat yang berambisi untuk menutup bisnis hiburan.

"Ada oknum pejabat bawahan yang tidak melaporkan secara detail ya, analisa kami dan analisa beberapa ahli sepertinya memang ada oknum tertentu yang menginginkan bisnis ini tutup," kata Hotman di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Jumat (26/1/2024).

Hotman menyebut kesimpulan itu didapatkan karena Presiden Jokowi dan menteri-menteri yang dia temui mengaku tidak mengetahui detail adanya pengaturan tarif 40-75% di Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Adapun dalam UU HKPD, jenis bisnis hiburan yang dikenakan pajak 40-75% adalah diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

Hotman dan pengusaha hiburan mengaku sudah bersafari menemui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Hari ini, Hotman dan asosiasi pengusaha hiburan menemui Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan di kantornya untuk mengadukan kenaikan tarif pajak hiburan ini.

"Mereka sependapat memang angka 40% itu tidak masuk akal, sepertinya waktu pembahasan (UU HKPD) tidak sampai ke level atas," kata dia.

Karena itu Hotman meminta Presiden Jokowi untuk memeriksa pejabat tersebut yang dahulu mengikuti pembahasan di DPR dan menyetujui UU ini. "Kenapa tidak lapor secara detail kepada presiden? Karena Pak Jokowi saya tahu marah adanya pasal ini," kata dia.

Meski begitu, Hotman enggan mengatakan siapa menteri yang dia maksud itu. Dia hanya memberikan petunjuk bahwa menteri tersebut sedang agak berbeda haluan dengan presiden. "Anda taulah undang-undang menyangkut ini siapa, udah lah, udah tau lah, dan kebetulan sekarang rada-rada berbeda haluan gitu," kata dia.