Tiba-tiba BPK Ingatkan Kementan Agar Jokowi Tak Dicap Gagal

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mewanti-wanti Kementerian Pertanian (Kementan) agar jangan sampai pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dicap sebagai pemerintahan yang gagal. Yaitu dengan tetap mempertahankan opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Anggota IV BPK Haerul Saleh mengatakan, pemeriksaan laporan keuangan Tahun 2023 untuk Kementerian Pertanian akan dilaksanakan mulai tanggal 15 Januari sampai dengan 31 Mei 2024 mendatang. Untuk itu, BPK meminta Kementan dapat menyampaikan laporannya selambatnya tanggal 29 Februari 2024. Untuk itu,  BPK telah menerjunkan 21 orang, dengan auditor pemeriksaan akan dilaksanakan pada 6 daerah provinsi.

"Sebagaimana diatur dalam Undang-undang, tujuan laporan keuangan itu untuk memberikan opini. Nah di dalam merumuskan opini ini ada beberapa hal yang menjadi kriteria atau menjadi alat ukur oleh pemeriksa di dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan, sehingga kemudian nanti hasilnya opini," katanya dalam acara Entry Meeting Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Tahun 2023 di Kantor Kementan, Rabu (17/1/2024).

Baca: RI Darurat Pangan: Anies-Prabowo-Ganjar Bisa Apa?

"Seingat saya opini laporan keuangan Kementerian Pertanian ini sebelumnya WTP ya. Apa yang kita harapkan nanti laporan keuangan Kementerian Pertanian tahun 2023 mudah-mudahan tetap bisa WTP, jangan sampai di ujung ini opininya Kementerian Pertanian turun, lalu kemudian masyarakat menganggap pemerintahan Jokowi dalam urusan pertanian ini gagal," ujarnya.

"Mau 9 tahun berturut-turut WTP, tapi di ujungnya sampai dapat disclaimer. Yang tertanam di kepala orang ya gagal pemerintahan kita urusan pertaniannya. Gagal. Padahal 9 tahunnya bagus," tutur dia.

Haerul menyebut opini WTP bukanlah sebuah hadiah dari BPK untuk setiap Kementerian/Lembaga, melainkan memang hak dari instansi pemerintahan tersebut.

"WTP itu bukan hadiah dari BPK, WTP itu memang haknya Bapak kalau memang wajar, kalau memang penyajian laporan keuangannya sudah sesuai dengan 4 kriteria BPK. Hak bapak, kami hanya memeriksa dan merumuskan, karena kita juga merumuskan nggak mungkin memberikan pernyataan atau pernyataan profesional pemerintah yang asal-asal gitu. Itu semuanya ada dasarnya," kata Haerul.

Baca: Food Estate Jokowi Terus Dikritik Cak Imin, Emang Seburuk Itu?

Haerul dengan khusus meminta Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman agar menginstruksikan jajarannya untuk tidak berusaha menghalangi pemeriksaan, tidak membatasi akses dan dokumen yang diminta oleh para pemeriksa. Kemudian, tetap menjaga komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemeriksa dan entitas, tapi tetap memperhatikan etika atau aturan yang memang membatasi.

"Jangan juga karena kita minta berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik, komunikasinya terlalu baik. 'Jadi gimana masalahnya? Ya sudah lah tenang aja', itu terlalu baik namanya. Komunikasi itu yang kami tidak harapkan," tuturnya.

"Kalau bapak-bapak dimintai data, dokumennya, kuitansi, dan sebagainya, kasih pak. Harus langsung kasih pak, jangan 'aduh gimana ya, ini kayaknya masih harus koordinasi dengan siapa', mencurigakan kita. Kalau begini ada sesuatu yang disembunyikan, jadi kalau diminta langsung kasih aja pak, tegas," tambah dia.

Baca: Basmi Korupsi, Kementan Lelang Jabatan Eselon I & II

Menanggapi hal itu, Mentan Amran di depan seluruh jajarannya langsung memberi perintah agar seluruh PNS di lingkungan Kementan dapat mengikuti seluruh instruksi dari BPK terkait pemeriksaan laporan keuangan Tahun 2023 ini.

"Kalau bisa diikuti arahan BPK. Ikuti arahan beliau. Kemudian, banyak hal yang diberikan masukan tadi, itu tolong diikuti dengan baik. Jangan sampai di masa jabatan akhir Bapak Presiden di sektor pertanian bukan WTP. Semoga-moga diberikan WTP di akhir masa jabatan Pak Jokowi 10 tahun. Apapun kami akan lakukan, saya minta teman-teman terbuka saja, karena niatnya BPK itu baik," kata Amran.

"Kami terbuka di sini, kalau ada apa-apa datang ke ruangan kami, atau bapak juga bisa SMS, nanti kami yang datang," pungkasnya.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Banyak Aset Negara Tak Jelas Statusnya, Ini Perintah BPK ke Kementan