Basmi Korupsi, Kementan Lelang Jabatan Eselon I & II

Mentari Puspadini, CNBC Indonesia
31 December 2023 13:35
Pengukuhan DPW APKASINDO Papua Barat Periode 2023-2028. (Dok. Kementan)
Foto: Pengukuhan DPW APKASINDO Papua Barat Periode 2023-2028. (Dok. Kementan)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman telah memulai proses lelang seluruh jabatan eselon I dan puluhan jabatan setingkat eselon II di lingkup Kementan. Hal ini merupakan langkah transformasi Kementan usai diterpa berbagai masalah.

Amran menyatakan, pihaknya akan membersihkan Kementan dari oknum-oknum pejabat yang terseret kasus korupsi, jual-beli posisi, kolusi dengan pengusaha, perbuatan pejabat yang terceladan juga sekaligus penyegaran terhadap posisi yang telah lama tidak bergerak.

"Mentan akan melelang (open bidding) semua jabatan eselon I bermasalah di kementerian ini, termasuk para Dirjen, Kepala Badan dan juga para pejabat eselon II lingkup Kementan yang terindikasi bermasalah. Proses ini dilakukan secara transparan dan akuntabel" kata kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kuntoro Boga Andri dikutip dari keterangan resmi, Sabtu (23/12/2023).

Kuntoro menjelaskan, lelang jabatan ini merupakan komitmen Amran beserta seluruh jajaran untuk memulihkan reputasi Kementan. Harapannya, setelah ini kementerian tersebut bisa mencapai seluruh target, terkhusus swasembada pangan.

"Kita perlu energi baru Kementan pasca turbulensi kasus hukum di KPK dan penegak hukum lainnya. Pak Mentan ingin meritokrasi sistem dan menciptakan birokrasi bersih di sini," imbuhnya.

Open bidding ini langsung disambut antusias oleh petani sawit. Pasalnya, transformasi ini telah dijanjikan bertahun-tahun, namun belum membuahkan hasil yang baik.

Salah satu Petani sawit dari Sulawesi Barat Andi Kasruddin Raja Muda mengatakan, justru sebelum ada dirjenbun defenitif capaian peremajaan sawit rakyat (PSR) lebih tinggi dibandingkan setelah ada Dirjendbun defenitif.

"Memang ada beberapa pejabat di Direktorat Perkebunan yang bagus, punya komitmen serta mengenal kami petani sawit dengan harapan pejabat tersebut mendapatkan posisi yang strategis untuk menolong kami petani sawit" ujarnya.

Sementara itu, Petani sawit dari Kalimantan Barat, Indra Rustandi, justru lebih menyoroti peraturan yang diterbitkan Dirjendbun (Kepdirjendbun) terkait Persyaratan Dana Sarpras yang justru "membunuh" harapan petani sawit dalam meraih dana Sarpas Pabrik Pengolahan Sawit Petania tau PKS Mini.

"Kami di Kalbar masih mendingan, masih setengah jalan menuju proses pelengkapan administrasi pengajuan PKS Mini dengan menggunakan dana BPDPKS. Yang lebih prihatin adalah nasib Saudara kami petani sawit dari Papua Barat yang mana persyaratannya sudah 100%, terpakasa mentah lagi ketika Dirjendbun menerbitkan Kepdirjenbun yang mengunci bahwa total dana yang diajukan kelembagaan petani, 30% nya harus berasal dari Pengusul tersebut dan dana tersebut harus mengendap di rekening pengusul selama setahun terakhir" urai Indra.

Di sisi lain, Ketua Umum DPP APKASINDO berharap, proses ini bisa sesuai jadwal yang sudah ditentukan karena jika berlarut-larut maka akan sangat mengorbankan Kembali program strategis nasional (PSN) yang sudah dicanangkan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden.

Pihaknya pun berharap ada aturan yang mengizinkan uji publik semacam fit and proper tes calon pejabat eselon I dan II dalam proses open bidding ini. Sehingga ketika sudah terpilih kemudian kinerja melenceng maka tinggal membuka visi-misi nya saat fit and proper test.

 


(fab/fab)
Saksikan video di bawah ini:

Video: Konflik Thailand-Kamboja, Kota di Perbatasan Nyaris Lumpuh

Next Article KPK: Uang Korupsi SYL untuk Beli Alphard-Dikirim ke NasDem

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular