Cerita Ganjar di Balik Upah Buruh Jawa Tengah yang Rendah

Jakarta, CNBC Indonesia - Calon Presiden (Capres) RI Ganjar Pranowo buka-bukaan soal kebijakannya terkait pengupahan saat jadi masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Dia mengakui tingkat upah di Jawa Tengah terbilang rendah, namun di sisi lain pemerintah membantu pekerja.

Dia mengaku jadi satu-satunya yang pernah menolak Peraturan Pemerintah (PP) terkait pengupahan. Dan mengatakan tak ada pihak yang senang dengan kebijakan pengupahan yang berlaku.

Seperti diketahui, Ganjar menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah selama 10 tahun, sejak tahun 2013. Dalam periode ini, setidaknya ada 3 PP terbit yang mengatur soal pengupahan. Yaitu, PP No 78/2015, lalu diganti dengan PP No 36/2021, dan terbaru diganti dengan PP No 51/2023.

"10 tahun saya mengerjakan ini. Saya pernah jadi satu-satunya kepala daerah yang menolak PP. Ketika kemudian kondisi ini berlarut, Undang-undang (UU) Tenaga Kerja, PP tentang Pengupahan dibuat. Padahal ini sebuah regulasi, yang mestinya sudah ada hearing (konsultasi publik). 3 pihak itu tidak ada yang happy," tuturnya dalam Dialog APINDO - Capres 2024 Roadmap Perekonomian Indonesia 2024-2029 di Jakarta, Senin (11/12/2023).

"Pekerja happy nggak? Nggak. Saya tanya pengusaha happy nggak? Nggak. Bupati happy nggak? Nggak. Loh? Jangan-jangan salah," tambahnya.

Namun, Ganjar mengaku tak bisa menjanjikan yang tak bisa dikerjakan nantinya. Apalagi, imbuh dia, ketika menentukan sebuah angka, akan berhadapan dengan pengusaha.

Di sisi lain, dia menambahkan, harus ada upaya yang diterapkan agar persoalan pengupahan tak selalu jadi polemik berulang.

"Ok solusinya bagaimana? Saya terapin di Jawa Tengah. Jawa Tengah buruhnya upah rendah. Lalu saya tanya, problem harian kalian apa? 'Takut kalau sakit'...yang ngurus negara, perusahaan. 'Saya takut anak saya nggak bisa sekolah'....ok sekolahnya gratis kalau negeri," paparnya.

"Kalau kamu masuk kategori miskin, kamu saya kasih subsidi. 'Pak saya boros di angkot'. Baik, saya buatkan subsidi, maka saya buatkan Transjateng yang bisa masuk kawasan industri. Saya buatkan yang bayar Rp2.000, subsidinya Rp10 miliar," tutur Ganjar.

Ganjar pun mengandaikan jika format serupa bisa diterapkan ke depan. Di mana, besaran upah buruh ditetapkan dalam level tertentu, namun di saat bersamaan pemerintah menyelesaikan persoalan lain terkait seperti yang dilakukan di Jawa Tengah.

"Maka akan cukup," ujarnya.

"Saya lagi meminta tim saya. Yuk membahas pengupahan, dulu masih pakai KHL (Kebutuhan Hidup Layak). Pada saat kami membuat survei KHL, terjadi menteri mengeluarkan aturan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Maaf saya nggak bisa. Saya tolak dua-duanya (PP dan KHL)," ungkapnya.

Kemudian, tutur Ganjar, dia mengumpulkan semua pihak untuk membahas kenaikan upah.

"Buruh menginginkan tinggi, pengusaha menginginkan rendah. Itu yang bikin saya ubanan," ujarnya.

"Sebenarnya butuh situasi-situasi untuk kita pemimpin tertinggi jangan pernah merasa tangannya kotor atau jijik ketika kita harus bersentuhan dengan yang paling bawah," pungkas Ganjar.