Target SDSs Indonesia Positif, Pemerintah Lakukan Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia berada di peringkat ke-75 dunia berdasarkan Sustainable Development Report 2023. Kenaikan ini menunjukkan hasil positif jika dibandingkan empat tahun sebelumnya yakni peringkat ke-102. Masih berdasarkan data Sustainable Development Report 2023, skor Indonesia mengalami peningkatan dari 64,2 pada 2019 menjadi 70,2 pada 2023.

Posisi Indonesia kini juga berada di peringkat ke-4 untuk kawasan ASEAN. Kementerian PPN/Bappenas selaku koordinator pelaksana Sustainable Development Goals (SDGs) di tanah air melaporkan bahwa SDGs nasional 2022 menunjukkan 76% indikator SDGs di Indonesia tercapai dan mengalami kemajuan. Dengan rincian sebesar 62% target atas 138 indikator tercapai dan 14% target atas 31 indikator akan tercapai.Sedangkan 55 indikator atau 24% perlu perhatian khusus dan percepatan agar kembali on-track.

Implementasi SDGs yang terdiri dari 17 tujuan, 169 target, dan 289 indikator dikoordinasikan dalam empat pilar. Di antaranya pilar pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan, dan pembangunan hukum dan tata kelola.

"Kemajuan yang cukup baik dapat dilihat pada pilar lingkungan hukum tata kelola dan ekonomi. Sementara pilar pembangunan sosial masih memiliki 28% yang memerlukan perhatian khusus sehingga perlu didorong melalui upaya percepatan agar kembali sesuai dengan target yang ditetapkan," tulisnya dikutip Kamis (7/12/2023).

Meski skor indeks Indonesia meningkat 6% poin sejak 2019, dibutuhkan upaya ekstra untuk mencapai beberapa tujuan. Tujuan yang relatif stagnan dan menghadapi tantangan berat antara lain tujuan 2 tanpa kelaparan, tujuan 7 energi bersih dan terjangkau, tujuan 14 ekosistem lautan, tujuan 15 ekosistem daratan, dan tujuan 16 perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh.

Berbagai langkah dilakukan pemerintah untuk mengakselerasi pencapaian target SDGs di Indonesia. Pertama adalah kolaborasi antar pemangku kepentingan.

"Paradigma baru yang dibawa oleh SDGs telah merubah pendekatan pemerintah Indonesia dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan pembangunan. Hal ini selaras dengan prinsip no one left behind. Di mana SDGs mendorong agenda pembangunan nasional menjadi lebih partisipatif dan melibatkan multi pihak yang luas baik pemerintah maupun nonpemerintah," tulis Kementerian PPN/Bappenas.

Baca: Klaim Pengangguran AS Naik, Rupiah Dibuka Menguat

Kementerian PPN/Bappenas menjelaskan bahwa kebijakan pembangunan disusun bersama-sama dengan multi pihak. Sehingga rasa kepemilikan atas agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN menjadi tumbuh lebih kuat.

"Oleh karena itu kerja sama dari semua pihak sangat diperlukan untuk akselerasi pencapaian SGDs. Terutama yang didukung dengan penguatan kerangka regulasi melalui Perpres SDGs nomor 111 tahun 2022," ungkap Kementerian PPN/Bappenas.

Kedua adalah pembiayaan inovatif, di mana kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan SDGs Indonesia maupun dunia meningkat signifikan sejak pandemi Covid-19. Sebelum pandemi total kebutuhan pendanaan pencapaian SDGs di Indonesia pada 2020-2030 sebesar Rp 67.000 triliun dengan kesenjangan atau gap pembiayaannya mencapai Rp 14.000 triliun.

Namun setelah pandemi total kebutuhan pendanaan pencapaian SDGs di Indonesia pada periode yang sama meningkat menjadi Rp 122.000 triliun dan kesenjangan pembiayaannya mencapai Rp 24.000 triliun.

"Oleh karena itu diperlukan sinergi berbagai pihak dalam mengatasi financing gap atau kesenjangan pembiayaan dalam mencapai SDGs di Indonesia," tulis Kementerian PPN/Bappenas.

Baca: PBB Ungkap Fakta Terbaru Nasib Anak-anak di Inggris

Kementerian PPN/Bappenas menegaskan sejauh ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menutupi kesenjangan pembiayaan dalam mencapai SDGs di Indonesia. Hal ini sebagaimana diamanatkan melalui perpres nomor 111 tahun 2022 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Adapun Perpres tersebut mendorong platform pendanaan inovatif untuk SDGs dan menekankan peran dari berbagai pihak. Mulai dari kementerian, lembaga, filantropi, pelaku usaha, akademisi, hingga organisasi masyarakat.

Bappenas mengungkapkan Indonesia juga memiliki banyak inisiatif terkait pembiayaan untuk pembangunan. Mulai dari pembiayaan publik, SDGs bond, pembiayaan campuran, strategi nasional inklusi keuangan, peta jalan ekonomi berkelanjutan, taksonomi hijau, hingga teknologi finansial.

Selain itu pemerintah juga telah memetakan pembiayaan SDGs berdasarkan tujuannya serta mengembangkan SDGS financing hub. SDGs financing hub bertujuan meningkatkan investasi sektor swasta untuk pembangunan berkelanjutan serta memperluas potensi pembiayaan.

"Komitmen Indonesia terkait SDGS bagi dunia semakin nyata. Hal ini terlihat dari pencapaian kualitas pembangunan berkelanjutan di tanah air yang semakin membaik atau progresif dari tahun ke tahun. Selain dari pemerintahan melalui Kementerian PPN/ Bappenas selaku koordinator pelaksana SDGs di Indonesia, perlu adanya kontribusi dari seluruh masyarakat Indonesia," tulis Kementerian PPN/Bappenas.

(dpu/dpu)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Bappenas Beri Penghargaan Indonesia's SDGs Action Awards