Kejar Target SDGs, Pemerintah Siapkan Inisiatif Pembiayaan

Jakarta, CNBC Indonesia - Kesenjangan pembiayaan menjadi salah satu tantangan dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. Di mana kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan SDGs Indonesia maupun dunia meningkat signifikan sejak pandemi Covid-19.

Diketahui, sebelum pandemi total kebutuhan pendanaan untuk pencapaian SDGs Indonesia di 2020-2030 sebesar Rp 67.000 triliun dengan kesenjangan atau gap pembiayaannya mencapai Rp 14.000 triliun. Namun setelah pandemi total kebutuhan pendanaan pencapaian SDGs di Indonesia pada periode yang sama meningkat menjadi Rp 122.000 triliun dan kesenjangan pembiayaannya mencapai Rp 24.000 triliun.

"Oleh karena itu diperlukan sinergi berbagai pihak dalam mengatasi financing gap atau kesenjangan pembiayaan dalam mencapai SDGs di Indonesia," tulis Kementerian PPN/Bappenasdikutip Jumat (8/12/2023).

Kementerian PPN/Bappenas menegaskan, sejauh ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menutupi kesenjangan pembiayaan dalam mencapai SDGs di Indonesia. Hal ini sebagaimana diamanatkan melalui perpres nomor 111 tahun 2022 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Adapun Perpres tersebut mendorong platform pendanaan inovatif untuk SDGs dan menekankan peran dari berbagai pihak. Mulai dari kementerian, lembaga, filantropi, pelaku usaha, akademisi, hingga organisasi masyarakat.

Bappenas mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki banyak inisiatif terkait pembiayaan untuk pembangunan. Mulai dari pembiayaan publik, SDGs bond, pembiayaan campuran, strategi nasional inklusi keuangan, peta jalan ekonomi berkelanjutan, taksonomi hijau, hingga teknologi finansial.

Baca: Volume Transaksi QRIS Tembus 1,59 M, Penggunanya 43,4 Juta

Selain itu pemerintah juga telah memetakan pembiayaan SDGs berdasarkan tujuannya serta mengembangkan SDGsfinancing hub. SDGs financing hub bertujuan meningkatkan investasi sektor swasta untuk pembangunan berkelanjutan serta memperluas potensi pembiayaan.

"Komitmen Indonesia terkait SDGS bagi dunia semakin nyata. Hal ini terlihat dari pencapaian kualitas pembangunan berkelanjutan di tanah air yang semakin membaik atau progresif dari tahun ke tahun. Selain dari pemerintahan melalui Kementerian PPN/ Bappenas selaku koordinator pelaksana SDGs di Indonesia, perlu adanya kontribusi dari seluruh masyarakat Indonesia," tulis Kementerian PPN/Bappenas.

Untuk diketahui saat ini Indonesia berada di peringkat ke-75 dunia berdasarkan Sustainable Development Report 2023. Kenaikan ini menunjukkan hasil positif jika dibandingkan empat tahun sebelumnya yakni peringkat ke-102.

Masih berdasarkan data Sustainable Development Report 2023, skor Indonesia mengalami peningkatan dari 64,2 pada 2019 menjadi 70,2 pada 2023.Posisi Indonesia kini juga berada di peringkat ke-4 untuk kawasan ASEAN.

Baca: Kebijakan Fiskal Jadi Penjaga RI di Tengah Tekanan Global

KementerianPPN/Bappenas selaku koordinator pelaksana SDGs di tanah air melaporkan bahwa SDGs nasional 2022 menunjukkan 76% indikator SDGs di Indonesia tercapai dan mengalami kemajuan. Dengan rincian sebesar 62% target atas 138 indikator tercapai dan 14% target atas 31 indikator akan tercapai.Sedangkan 55 indikator atau 24% perlu perhatian khusus dan percepatan agar kembali on-track.

Implementasi SDGs yang terdiri dari 17 tujuan, 169 target, dan 289 indikator dikoordinasikan dalam empat pilar. Di antaranya pilar pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan, dan pembangunan hukum dan tata kelola.

"Kemajuan yang cukup baik dapat dilihat pada pilar lingkungan hukum tata kelola dan ekonomi. Sementara pilar pembangunan sosial masih memiliki 28% yang memerlukan perhatian khusus sehingga perlu didorong melalui upaya percepatan agar kembali sesuai dengan target yang ditetapkan," tulis Kementerian PPN/Bappenas.

(dpu/dpu)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Bappenas Beri Penghargaan Indonesia's SDGs Action Awards