Sertifikasi ISPO Petani Sawit Sedikit, Ini Perintah Airlangga

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mendorong petani sawit mengikuti sertifikasi minyak sawit berkelanjutan, Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan memenuhi semua syarat yang diwajibkan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, saat ini masih sangat sedikit petani sawit yang memenuhi sertifikasi ISPO.

"Kita ingin kemampuan nasional diutamakan, dan hari ini syarat sertifikasi ISPO yang jadi catatan, ISPO ini yang tercatat baru 819 sertifikat, sawit rakyatnya hanya 107 sertifikat, luasnya hanya 426 ribu hektare, jadi PR juga untuk diselesaikan sertifikasi ini," katanya dalam Pertemuan Nasional Petani Sawit APKASINDO di Jakarta, Kamis (7/12/2023).

Sertifikasi ISPO untuk perkebunan kelapa sawit di Indonesia diawali pada tahun 2011 dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pertanian, yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri nomor 11 tahun 2015. Kedua Peraturan Menteri tersebut kemudian dicabut dengan Peraturan Menteri Nomor 38 tahun 2020 tentang penyelenggaraan sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia. Di dalamnya mengatur sejumlah syarat sertifikasi.

"Paling penting tanda daftar usaha, pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan, pelatihan sistem kendali internal sertifikasi pendampingan," kata Airlangga.

Selanjutnya ada beberapa pekerjaan lain yakni yang pertama ialah verifikasi data lahan keberlanjutan. Airlangga mendorong petani menyelesaikan sertifikasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), kemudian dari situ sertifikasi ATR BPN, dan dengan sertifikasi itu replanting atau peremajaan kebun sawit petani bisa dimulai.

"Ini dananya ada, yang belum tertib administrasi, ini yang saya minta. Presiden minta dari 7 prosedur dipotong jadi 2 prosedur, sudah dipotong, ada dua rekomendasi yang ngga lulus-lulus yaitu KLHK dan ATR BPN. Saya tugaskan melalui pertemuan ini Pak Gulat (Ketum APKASINDO) dan tim selesaikan dua persoalan itu dan ketiga selesaikan ISPO," sebut Airlangga.