Kebutuhan Listrik RI Bakal Melejit 4% Tahun Depan

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan proyeksi kebutuhan listrik dalam negeri di tahun 2024 mendatang akan mencapai 3,6% hingga 4,2% lebih besar dari tahun 2023 ini.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementrian ESDM, Jisman Parada Hutajulu mengatakan kebutuhan listrik di Indonesia akan melonjak hingga 4,2% di tahun 2024 dari tahun 2023 ini yang menncapai 283,12 terawatt hour (TWh).

Dia juga mengatakan proyeksi tersebut akan menentukan besaran kebutuhan tambahan listrik di Indonesia dengan tambahan pembangkit dan infrastruktur penyediaan tenaga listrik lainnya.

Baca: Pertamina NRE Gandeng VKTR Percepat Transisi EV di Indonesia

"Kami sudah hampir menyelesaikan RUKN (rencana umum ketenagalistrikan nasional). Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan kami tetapkan dan sudah ada pembahasan dengan RUPTL (recana usaha penyediaan tenaga listrik), ternyata in line (RUPTL dengan RUKN), bahkan ada istilah 'selaras dan waras'," ujarnya pada acara Pembukaan Pameran Hari Listrik Nasional, di BSD, Selasa (14/11/2023).

Lebih detail, Jisman megatakan bahwa RUKN yang hampir selesai disusun tersebut di dalamnya mencakup pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang akan dikembangkan secara masif pada tahun 2030 mendatang.

Selain itu, Jisman juga mengatakan di tahun 2037 mendatang pihaknya juga akan mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB).

Dia mengungkapkan, pengembangan PLTS dilakukan lebih dulu dikarenakan modal yang dibutuhkan lebih rendah dengan memanfaatkan bendungan atau waduk yang juga dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga hibrida (PLTH), menggunakan konsep PLTS terapung sebagai solusi keterbatasan lahan di daratan.

Baca: Bertemu Jokowi, Biden Singgung Lagi Janji Rp300 Triliun ke RI

"Saat ini Indonesia memiliki 145 megawatt PLTS terapung di Cirata. Pekan lalu sudah diresmikan oleh Bapak Presiden, dan merupakan PLTS terapung terbesar di Asean. Ke depannya, kami akan mengembangkan PLTS terapung di Indonesia dengan memanfaatkan bendungan dengan potensi kapasitas sekitar 14 Giga Watt," tambahnya.

Selain itu, dia juga mengungkapkan pihaknya akan membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang memiliki kapasitas 22 Giga Watt (GW), melalui pengembangan teknologi PLTP yang lebih modern dan pengembangan panas bumi nonkonvensional lainnya.

"Kemudian, ada pengembangan tenaga nuklir akan menjadi komersial pada 2039, untuk meningkatkan kapasitas sistem tenaga listrik. Kapasitasnya akan ditingkatkan hingga 31 GW pada 2060," bebernya.

Jisman mengatakan, pihaknya menggenjot bauran EBT di Indonesia sebagai salah satu upaya menghasilkan energi bersih dalam negeri juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan energi yang akan dipakai untuk kebutuhan transportasi dan industri.

Baca: RI Mau Bentuk Badan Nuklir, Tinggal Nunggu Restu Jokowi!

Adapun, program konversi pembangkit dengan bahan diesel (PLTD) menjadi pembangkit gas (PLTG) atau proyek dedieselisasi juga telah ditetapkan untuk mengurangi dan menghentikan pemakaian bahan bakar minyak (BBM) untuk pembangkitan tenaga listrik.

"Program dedieselisasi dilaksanakan pada 5.200 PLTD yang tersebar pada 2.130 lokasi di seluruh Indonesia," tandasnya.

Di lain sisi, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan pihaknya dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merancang RUPTL terbaru yang menambahkan bauran EBT sebanyak 75% sedangkan sisanya sebanyak 25% berasal dari gas.

"Perencanaan yang baru ini akan ada penambahan 75% dari kapasitas pembangkit adalah berbasis pada energi baru terbarukan 25% berbasis pada gas sehingga ini mampu menurunkan emisi gas rumah kaca secara drastis," jelas Darmawan di sela acara pembukaan Hari Listrik Nasional, di BSD, Selasa (14/11/2023).

Selain itu, Darmawan mengungkapkan setidaknya ada dua poin pokok yang terdapat di RUPTL terbaru. Pertama, terdapat pembangunan green enabling transmission linne atau transmisi hijau yang memfasilitasi penambahan 32 Giga Watt (GW) yang berasal dari energi hidro dan panas bumi.

"Dalam hal ini ada dua hal pokok adalah pertama pembangunan green enabling transmission line yang sehingga memfasilitasi penambahan 32 GW dari hidro dan juga geothermal," ungkapnya.

Adapun, yang kedua, lanjut Darmawan terdapat Fleksible power generation smart transmission.

"Kemudian juga ada desain in development dari stand of the art ini termasuk fleksibel power Generation Smart transmission, smart distribution, smartmitter, sehingga memfasilitasi tadinya pembangunan hanya 5 GW solar, surya, dan angin. Bisa ditambah dengan 28 GW solar surya dan angin," tambahnya.

Dia klaim hal tersebut merupakan arahan dari Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) untuk menjaga momentum pembangunan dan membangun kapasitas nasional.

"Menciptakan lapangan kerja, kemudian juga memberikan kemakmuran bagi rakyat tetapi dalam hal yang bersamaan juga kita menjaga kelestarian daya lingkungan yaitu menyediakan energi yang bersih," tandasnya.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article PLN Revitalisasi Kelistrikan Istana Sejak Zaman Soekarno