Bahaya! Tanpa Ini, RI Bisa Tumbuh di Bawah 5% pada Kuartal IV
Jakarta, CNBC Indonesia - Sri Mulyani mengumumkan sederet paket kebijakan yang diharapkan dapat mendorong perekonomian Indonesia pada kuartal IV-2023. Tanpa paket kebijakan yang terdiri dari insentif fiskal dan bantuan sosial ini, ekonomi Indonesia bisa kembali melemah 4,81%.
"Dari proyeksi kita dengan banyaknya ketidakpastian itu bisa lemah 4,81%, dengan adanya paket ini yang bisa berjalan di kuartal III kita berharap bisa menambah 0,2% additional growth sehingga di kuartal IV pertumbuhan ekonomi bisa dijaga di 5,01%, sehingga pada full year 2023 kita harap perekonomian kita tetap akan terjaga di 5,04%," ujarnya dalam konferensi pers PDB Kuartal III-2023, dikutip Selasa (7/11/2023).
Adapun, paket kebijakan terdiri dari enam insentif atau bantuan. Pertama, tambahan bantuan beras. Pada saat El Nino, pemerintah telah memberikan bantuan beras tahap II mulai bulan September hingga November.
Namun dengan melihat harga beras yang masih bertahan tinggi, pemerintah memutuskan memberikan tambahan hingga bulan Desember.
"Jadi pas 4 bulan untuk keseluruhan akhir tahun 2023 ini sehingga tambahan utk 21,3 juta KPM ini dilakukan 4 bulan September - Desember. Yang Rp 8 triliun sudah kita anggarkan yang Rp 2,7 triliun akan kita tambahkan untuk menebalkan bantuan dari pemerintah dalam bentuk shock absorber kelompok masyarakat paling bawah," paparnya.
Kedua, pemerintah juga memberikan BLT El Nino. Bansos ini dikucurkan karena El Nino telah mengurangi daya beli. Penurunan daya beli ini tampak dari sisi proyeksi pertumbuhan. Ekonomi Indonesia tumbuh 5% dan Sri Mulyani berharap ekonomi tetap terjaga bahkan di atas 5%.
"Maka kita berikan BLT untuk 18,8 juta KPM penerima sembako, kenapa 18,8 juta KPM ini? Ini yang udah ada by name, by address, by account number, jadi tempatnya Bu Mensos ini surat sudah disampaikan dan prosesnya bisa diakselersasi bulan November-Desember kita transfer 1 kali," ujarnya.
Total bansos ini sebesar Rp 400 ribu dan disalurkan oleh Kemensos. Menurutnya, untuk bansos El Nino ini, pemerintah menyiapkan Rp 7,52 triluun. Sri Mulyani berjanji pemerintah akan melakukan transfer ketika DIPA selesai pada bulan ini.
Ketiga, pemerintah akan mengenjot KUR. Sri Mulyani bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan beberapa menteri lainnya kan memonitor penyaluran KUR ini
"KUR kita ini penyalurannya tahun ini agak melemah. Ini karena ada beberapa perubahan dari sisi kebijakan sehingga kita sekarang akan minta perbankan terutama bank yang besar BRI, BNI, BUMN, bank Himbara. Namun juga BPD utk bisa mengakselerasi penyaluran KUR yang sampai September baru Rp 177 triliun," paparnya.
Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah bertekad untuk mengakselerasi KUR hingga Rp 297 triliun pada tahun ini, lebih rendah dari tahun sebelumnya Rp 360 triliun.
Selanjutnya, pemerintah juga mendorong insentif perumahan yang akan dijalankan oleh Kementerian PUPR, yakni stimulasi sektor perumahan yaitu dari sisi permintaan, pemerintah memberikan insentif dalam bentuk PPN ditanggung pemerintah (DTP) untuk rumah di bawah Rp 5 miliar.
Namun, patut dicatat, Sri Mulyani mengungkapkan harga rumah Rp 5 miliar ini yang ditanggung adalah yang Rp 2 miliar.
"Jadi dari yang kita umumkan sebelumnya yaitu insentif untuk pembelian rumah di bawah Rp 2 miliar, kita naikan ke Rp 5 miliar, tapi untuk yang Rp 5 miliar bagian yang Rp 2 miliar saja yang ditanggung," ungkapnya.
Dia pun mengingatkan PPN DTP berlaku dalam tiga fase. Fase pertama adalah PPN ditanggung pemerintah 100% mulai November-Desember 2023. Fase kedua, Januari hingga Juni 2024, PPN ditanggung 100%.
Kemudian, untuk Juli - Desember, pemerintah akan menanggung 50% dari PPN penjualan rumah antara Rp 2 miliar, dan untuk Rp 5 miliar, sebagian Rp 2 miliar akan ditanggung 50% PPN-nya oleh pemerintah.
Kelima, terkait dengan perumahan, pemerintah juga akan memberikan bantuan kepada rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ini yang selama ini sudah diberikan bantuan lewat FLPP dana yang bergulir.
"Namun, masyarakat ini dalam membeli rumahnya mereka masih menanggung biaya administrasi jadi pemerintah akan menanggung biaya adminstrasi 4 juta per rumah bagi MBR yang membeli rumah sederhana," ungkap Sri Mulyani.
Rumah MBR ini biasanya harganya adalah Rp 160 juta dan cut off sebesar Rp 170 juta.
"Nah ini harga rumahnya kita naikkan jadi 350 juta per rumah sehingga MBR bisa beli rumah sampai Rp 350 juta yang eligible untuk dapat biaya bantuan admin," tegas Sri Mulyani.
Selain itu, MBR juga bisa mengajukan subsidi bunga untuk FLPP melalui skema KPR. Jadi ini adalah tambahan dari insentif yang sudah diberikan kepada masyarakat berpendapatan rendah. Keenam, Sri Mulyani mengungkapkan Kemensos memiliki perbaikan rumah bagi keluarga tidak mampu.
"Kita juga memberikan tambahkan anggaran untuk Kemensos yang punya program rumah sejahtera terpadu. Rumah ini adalah program Kemensos untuk mengupgrade dan memperbaiki rumah dari penduduk yang dianggap eligilbel dibantu," papar Sri Mulyani.
Tiap rumah tangga miskin, katanya, diberikan Rp 20 juta yang dalam bentuk upgrade atau bedah rumah. Dalam bantuan ini, keluarga miskin tadi tidak diberikan uang tunai tapi rumahnya diperbaiki dengan anggaran sampai Rp 20 juta.
Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan memaksimalkan seluruh paket untuk bisa dieksekusi dua bulan terakhir ini.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan dari paket ini, PPN DTP yang akan didahulukan. Menurutnya, stimulus yang didorong saat ini guna menopang konsumsi.
"Untuk yang lain nanti kita lihat fine tuningnya seperti apa...Sekarang stimulusnya ini kan untuk mendorong sektor konsumsi maka tetap boleh," paparnya.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Bos BI & Sri Mulyani Benar! Ekonomi RI Tumbuh 5,17% di Q2
