RI Darurat Banjir Barang Impor, Jokowi Panggil Mendag

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan pihaknya mendapat perintah langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk lebih memperhatikan UMKM lokal, agar Indonesia bisa menjadi negara maju Tahun 2040.

"Kita memang atas perintah Bapak Presiden harus sungguh-sungguh memperhatikan UMKM kita. Karena 90% perusahaan itu UMKM dan keberpihakan kita kepada UMKM nggak bisa ditawar-tawar, kita bina, kita kembangkan agar mereka bisa menguasai pasar domestik, kemudian bisa ekspor," kata Zulhas seusai meninjau Pusat Grosir Cililitan (PGC) Jakarta Timur, Selasa (3/10/2023).

"Kalau kita ingin menjadi negara maju tahun 2040, memang kita harus menguasai ekspor," imbuhnya.

Dalam upaya mendukung ekosistem UMKM, Zulhas menyebut pihaknya sore ini dipanggil Presiden Jokowi untuk rapat di Istana Presiden. Rapat tersebut mengenai fenomena banjirnya barang impor di pusat perdagangan.

"Nanti sore saya akan rapat, dipimpin pak Presiden untuk memperhatikan fenomena sekarang, banjirnya barang-barang impor di pusat-pusat perdagangan. Apa sih sebetulnya yang terjadi," ujarnya.

Foto: Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan meninjau Pusat Grosir Cililtan (PGC), Selasa (3/10/2023). Setelah tiba di kawasan PGC pada pukul 11.00 WIB, Menteri yang akrab disapa Zulhas itu langsung menyapa dan mendatangi sejumlah toko para pedagang di PGC. (CNBC Indonesia/Tri Susilo) Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan meninjau Pusat Grosir Cililtan (PGC), Selasa (3/10/2023). Setelah tiba di kawasan PGC pada pukul 11.00 WIB, Menteri yang akrab disapa Zulhas itu langsung menyapa dan mendatangi sejumlah toko para pedagang di PGC. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Zulhas mengatakan jangan sampai barang-barang impor khususnya crossborder itu bisa langsung masuk toko dan dijual bebas di dalam negeri. Untuk itu, saat ini pihaknya tengah menata tertib niaga hingga perizinan barang impor yang masuk.

"Ini kita akan lihat, mesti kita tertibkan, karena produk-produk itu kan harus memenuhi standar. Jangan sampai dari luar datang memenuhi pasar, itu SNI-nya gimana? POM nya mana? Dari badan POM nya ini layak atau tidak? Gitu ya. Kemudian HS numbernya cocok apa tidak? Jangan sampai nanti barangnya A HS nya, tapi produknya beda gitu ya, itu harus diperhatikan," tuturnya.

"Kemudian jaminannya gimana? jaminan kalau elektronik, mainan kalau rusak gimana? Nah itu termasuk dalam area yang kita perhatikan," tambah dia.

Lebih lanjut Zulhas mengatakan, pasca-Kemendag mengeluarkan revisi Permendag 50/2020 menjadi Permendag 31/2023, kondisi pasar masih belum ramai, tetapi sudah mulai ada yang berbelanja.

"Tadi dengar sendiri, masih belum ramai, masih belum, Tapi sudah ada yang mulai belanja," pungkasnya.