Indonesia Perlu Dukungan Negara Maju untuk Pensiunkan PLTU
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia terus mengkaji rencana penghentian operasional sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) lebih cepat dari rencana awal, alias pensiun dini.
Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto mengatakan, hingga saat ini pihak Kemenko Marves masih terus melakukan excersise terkait masalah ini.
"Saya kira satu solusi yang bisa kita gunakan untuk menurunkan emisi karbon, terutama (PLTU) yang sudah tua. Kalau kita lakukan potensi penurunan emisi cukup besar," kata Septian kepada CNBC Indonesia, Selasa (26/9/2023).
Menurut Septian, berdasarkan kajian data global, modal yang dibutuhkan untuk pensiun dini PLTU ini cukup besar, yakni hingga USD 1 triliun. Adapun di Indonesia, menurut Septian cukup kecil hanya puluhan miliar dolar.
Untuk mendorong hal itu, hingga saat ini Kemenko Marves masih terus melakukan uji coba dengan melakukan pendanaan dari APBN dan kombinasi World Bank.
"Kalau mau massif harus ada dorongan negara maju, karena AS, Kanada, dan UE misalnya menghasilkan CO2 paling besar, empat sampai tujuh kali lebih besar dari Indonesia," rinci Septian.
Buktinya menurut Septian, beberapa negara mau memberikan USD 20 miliar dolar untuk pendanaan di Indonesia.
Ia mengaku, pendanaan dari negara maju sendiri masih sangat menarik. Bukan saja dari AS tetapi juga dari negara G7. Indonesia saat ini diakuinya masih dalam proses negosiasi terkait hal itu.
"Ada 2 prioritas, satu terkait eraly retorement, kedua pembangunan smart grid Karena kalau mau bauran energi hijau dari wind power dan solar, butuh smart grid. Ada juga banyak potensi power grid yang dikoneksikan bisa cukup besar peluangnya," jelasnya.
Sebelumnya, PT PLN (Persero) menyampaikan upaya untuk mempercepat pensiun dini PLTU batu bara sangat bergantung pada pendanaan internasional. Salah satunya melalui pendanaan transisi energi yang dihimpun Just Energy Transition Partnership atau JETP senilai US$ 20 miliar untuk pensiun dini PLTU.
(dpu/dpu)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Pemerintah: Pembangunan Harus Sejahterakan Rakyat-Lingkungan
