BP Batam Garap Rumah Warga Rempang di Tanjung Banon Rp121,5 M

Jakarta,CNBCIndonesia -Pemerintah membatalkan relokasi masyarakatRempangke Dapur 3 Pulau Galang. Rencananya, wargaRempanghanya digeser ke Tanjung Banonyang pembangunan desa barunya akan dibiayai dana APBN.

Menteri Investasi atau KepalaBKPM Bahlil Lahadaliamengatakan, pemukiman baru masyarakat Rempang yang terdampak pembangunan Rempang Eco City akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum.

Di antaranya mulai rumah dan lahan bagi 900 kepala keluarga (KK) warga Rempang yang disertakan sertifikat hak miliknya, hingga infrastruktur penunjang seperti sekolah, masjid, sanitasi, dan air bersih, tempat penampungan ikan, hingga tempat bersender perahu nelayan.

"Jadi di Tanjung Banon ini pemukiman dibuat bagus sama Kementerian PUPR," ucap Bahlil saat ditemui di kantornya, Selasa (26/9/2023).

Kendati begitu,Bahli lenggan menyatakan sumber dana dari mana saja yang akan dimanfaatkan pemerintah. Dia hanya memastikan bahwa pemerintah memiliki kapasitas mencari dana bersama BP Batam untuk menyiapkan lokasi baru warga Rempang, berikut dengan berbagai dana kompensasinya.

"Duitnya dari mana itu urusan pemerintah dengan BP Batam, yang jelas bukan uang yang tidak sesuai dengan aturan, tapi pasti sesuai dengan aturan," tutur Bahlil.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan, pembangunan lokasi yang akan serupa dengan desa baru bagi masyarakat Rempang itu tentu akan memanfaatkan dana dari APBN dan BP Batam.

"Ya kan ada BP Batam dan anggaran dari APBN," ujar Diana.

Besaran anggaran untuk pembangunan lokasi baru itu pun kata Diana kini tengah dihitung, sebab dari sisi perencanaan juga masih berlangsung. Ia memastikan, proses pembangunan tidak akan sampai satu tahun, sebab jika terlalu lama akan membebani biaya sewa rumah sementara warga Rempang.

Sumbernya disediakan dari PNBP BP Batam dengan anggaran Rp 121,5 miliar untuk 1.000 rumah.

BP Batam bertanggung jawab penuh terhadap biaya sewa hunian sementara sampai hunian tetap selesai dibangun. Fasilitas sewa hunian sebesar Rp 1.200.000/ bulan atau boleh memilih tinggal di hunian yang disediakan BP Batam.

Biaya hidup selama masa relokasi sementara sebesar Rp 1,2 juta per orang dalam satu KK. Biaya termasuk biaya air, listrik dan kebutuhan lainnya. Biaya ini diberikan 3 bulan pertama saat pemindahan.

Adapun biaya hidup dihitung per bulan dan dibayarkan tiap awal bulan selama masa relokasi sementara.

Sementara itu, Kepala BP Batam Muhammad Rudi memastikan, seluruh warga Rempang yang akan direlokasi dengan total 900 KK akan ditempatkan di Tanjung Banon, sedangkan di Dapur 3 tak lagi.

Namun, dia enggan menjelaskan pemanfaatan Dapur 3 yang sebelumnya akan dijadikan lokasi desa baru warga Rempang dengan nama "Kampung Pengembangan Nelayan Maritime City".

Diasebelumnya juga telah menyatakan, BP Batam harus menyiapkan dana sekitar Rp 1,6 triliun untuk merelokasi 700 KK (kini 900 KK) di tiga kampong yang terdampak pembangunan Rempang Eco City. Proyek seluas 2.000 hektare itu akan menjadi tempat pabrik produsen kaca China, Xinyi Glass Holdings Ltd.

Rudi mengatakan total nilai dana itu untuk membangun tempat relokasi masyarakat Rempangdi kawasan Dapur 3 Sijantung. Di dalamnya akan disiapkan rumah type 45 senilai Rp 120 juta dengan luas tanah maksimal 500 m2 untuk 700 KK itu, berikut dengan berbagai fasilitas pendukungnya.

"Jadi lokasi baru di Dapur 3 itu nantinya akan ada dibangun kurang lebih 2.700 rumah, dan akan dibangun sekolah sesuai dengan jumlah saudara kita di sana. SD, SMP, SMA berapa," kata Rudi dalam program Power Lunch CNBC Indonesia, Jumat (15/9/2023).

Selain itu, akan dibangunkan juga rumah ibadah pengganti mereka, baik masjid maupun gereja. Seluruh akses jalan di lingkungan sendiri dan akses jalan ke Jalan Trans Barelang juga harus disiapkan, beserta pelabuhan untuk mereka bisa ke laut dan pelabuhan bongkar muat untuk kebutuhan kampung baru itu sendiri.

"Maka uang kita perhitungkan Rp 1,56 triliun untuk selesaikan semua itu, artinya kita butuh waktu maka kita minta bantuan pusat," ucap Rudi.

Rudi mengaku, sudah berkonsultasi dan meminta persetujuan Komisi VI DPR untuk mendapat dukungan dana itu dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pusat melalui APBN. Namun, dia menganggap anggaran yang dibutuhkan BP Batam ini belum bisa terpenuhi.

"Sehingga mungkin kami akan gunakan atau talangan dana lain dulu," ujar Rudi.

Karena dukungan dana dari pemerintah pusat belum ada hilalnya, Rudi mengatakan, akan memanfaatkan setoran uang wajib tahunan (UWT) dari pengelola 17.600 hektare wilayah Rempang, yakni PT MEG (Makmur Elok Graha). PT MEG sudah menjadi pengelola sejak 2004.

"Kalau lahan ini kita bisa berikan, kan ada kewajiban pengusaha bayar uang wajib tahunan Otorita Batam atau BP Batam. Per meternya sudah ada hitungannya, sehingga kalau kita kali 7.000-an kita bisa dapat Rp 1,4-1,5 triliun, artinya Rp 1,6 triliun kita tinggal tambah Rp 100 miliar," kata Rudi.

"Tapi lokasi yang kita mau tagih UWTO-nya harus clear and clean, jadi tidak boleh ada penguasaan oleh masyarakat, perusahaan, atau yang lain," tegasnya.

Hak Jawab: Sebelumnya, berita ini menginformasikan bahwa tidak benar Kementerian PUPR yang membangun dan menanggung rumah warga Rempang yang terdampak penggusuran. Program pembangunan rumah untuk warga Rempang sepenuhnya menggunakan APBN dari PNBP BP Batam.  BP Batam menggunakan anggaran Rp 121,5 miliar untuk 1.000 rumah.

BP Batam memberikan satu rumah baru tipe 45 senilai Rp 120 juta dengan luas maksimal 500 m2. BP Batam juga bertanggung jawab penuh terhadap biaya sewa hunian sementara sampai hunian tetap selesai dibangun. 

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sempat Mencekam! BP Batam Blak-blakan Soal Kisruh di Rempang