DPR Sebut Beras Dikuasai Oligarki

Jakarta, CNBC Indonesia - DPR menduga, industri penggilingan padi hingga perberasan di dalam negeri dikuasai oleh pemilik modal swasta besar. Terlihat dari lonjakan harga beras saat ini.

Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi IV DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hermanto saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR di Jakarta, Rabu (13/9/2023). 

"Saya minta supaya Bapanas bisa mengatasi bagaimana meningkatkan kualifikasi produk pertanian domestik itu bisa masuk ke pasar modern dengan cara memperbaiki kualitasnya. Supaya petani tidak melulu dirugikan," kata Hermanto.

"Karena belakangan ini terjadi kenaikan harga beras yang luar biasa. Saya lihat beras ini ada kecenderungan mengarah pada oligarki, mengarah pada oligopoli, mengarah kepada monopoli," tambahnya.

Baca: Bos Badan Pangan Sidak Gudang Wilmar, Temukan Fakta Ini

Foto: Anggota Komisi IV DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hermanto saat rapat dengar pendapat Komisi IV dengan Badan Pangan Nasional, Rabu (13/9/2023). (Tangkapan Layar Youtube Komisi IV DPR) Anggota Komisi IV DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hermanto saat rapat dengar pendapat Komisi IV dengan Badan Pangan Nasional, Rabu (13/9/2023). (Tangkapan Layar Youtube Komisi IV DPR)

Menurut Hermanto, industri penggilingan di dalam negeri dikuasai oleh pemilik modal. Di saat bersamaan, imbuh dia, penggilingan padi rakyat yang dikelola petani kecil justru mandek, tak lagi produktif, bahkan sebagian tutup.

"Karena di kawasan tertentu, kawasan pertanian itu sudah dibeli oleh kaum kapital sehingga penggilingan tradisional tak lagi bisa memenuhi kebutuhan untuk penggilingannya. Jadi tak produktif lagi, sebagian besar tutup," paparnya.

"Saya meminta Bapanas menghidupkan kembali penggilingan-penggilingan padi petani kecil," ujar Hermanto.

Menanggapi pernyataan Hermanto tersebut, Ketua Komisi IV DPR Sudin mengatakan, peningkatan mutu hasil pertanian merupakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertanian (Kementan).

Baca: Pantas Harga Beras Eceran Ugal-ugalan, Ini Kondisi Sebenarnya

"Saran pak Herman baik sekali tapi itu tupoksinya Kementan untuk meningkatkan mutu. Makanya di Kementan itu ada BSIP, kemudian untuk mutu dan lain-lain ada juga karantina," katanya.

"Masalah penggilingan padi, ya pemerintah harus menambah anggaran beras yang besar untuk Bulog agar bisa menyerap dan membuat RMI (rice milling unit/ penggilingan padi) yang semakin canggih. Jadi nanti pak Hermanto usulkan ke Badan Anggaran," kata Sudin.

(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article RI Kena 'Malapetaka', Pabrik Penggilingan Padi Pada Tutup