Kala RI Belajar Digitalisasi Birokrasi dari Inggris & Estonia

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia kini tengah gencar melaksanakan digitalisasi birokrasi, salah satunya dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penerapan ini pun hasil belajar dari Inggris dan Estonia.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas pun telah membagikan pengalamannya saat menyambangi negara Inggris dan Estonia untuk melihat praktik baik digitalisasi pemerintahan.

Di Inggris, Anas menceritakan, belajar digitalisasi pemerintahan dengan Perdana Menteri Inggris periode 1997-2007, Tony Blair. Menurutnya, Tony Blair mengatakan digitalisasi adalah cara paling cepat untuk melipatgandakan pencapaian sebuah negara atau provinsi.

"Tidak ada cara yang lebih cepat untuk melipatgandakan capaian dan kepuasan rakyat kecuali dari digitalisasi," kata Anas dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (8/9/2023).

Baca: Penyebab Birmingham Inggris Bangkrut, Utang Setinggi Gunung

Transformasi digital pemerintah Inggris dimulai dengan membentuk Arsitektur Digital Government atau dikenal dengan nama The cross-Government Enterprise Architecture pada 2005, serupa dengan Arsitektur SPBE Nasional di Indonesia. Karakteristik transformasi digital yang dilakukan itu memiliki keunggulan dari sisi integrasi dan sederhana.

Sementara itu, transformasi digital di Estonia dilakukan dengan berfokus pada dua hal, yakni peningkatan kapabilitas SDM digital. Tidak hanya dilakukan kepada seluruh ASN, tetapi juga kepada seluruh masyarakat. Kemudian penyediaan infrastruktur TIK secara masif sehingga akses internet bukan lagi menjadi hambatan.

Menurut Anas, 99% layanan publik di Estonia sudah digital, sehingga membuat lompatan 10 kali lipat terhadap produk domestik bruto (PDB) per kapita dalam 20 tahun. Hal itu karena semua pelayanan berjalan mudah dan cepat, sehingga investasi dan perekonomian berputar lebih baik.

"Artinya digitalisasi yang terintegrasi sesuai arahan Presiden ini ke depan akan mampu mengakselerasi PDB per kapita Indonesia, seperti praktik baik di berbagai negara," ujar Anas.

Baca: Simsalabim! 1.031 Aturan PNS Dipangkas Jadi 1 Peraturan Saja!

Oleh sebab itu, Anas menekankan, digitalisasi adalah salah satu fokus dari kebijakan reformasi birokrasi berdampak yang tengah ia terapkan. Tiga lainnya adalah penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, dan percepatan prioritas aktual Presiden.

Kendati begitu, dia memastikan digitalisasi ini bukan berarti pemerintah akan terus menambah aplikasi yang terkait layanan publik, namun mengintegrasikan berbagai layanan yang ada di setiap K/L menjadi satu ke satuan ke dalam SPBE.

"Sekarang yang hebat bukan orang yang memperbanyak aplikasi tapi yang menginteroperabilitas aplikasi. Aplikasi ini kadang banyak tapi tidak bisa berkomunikasi antara dinas satu dengan dinas lainnya. Maka ke depan tidak bisa satu inovasi satu aplikasi," ujar Anas.

Adapun fokus aplikasi SPBE Prioritas Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 yang akan diluncurkan pada kuartal III 2024 terdiri dari 9 aplikasi prioritas yang mengacu pada tugas dan fungsi 9 kementerian atau lembaga.

Misalnya, untuk identitas digital berbasis data kependudukan oleh Kemendagri; layanan satu data Indonesia oleh Bappenas; transaksi keuangan olej Kemenkeu; serta portal pelayanan publik, pusat data nasional (PDN), sistem penghubung layanan pemerintah (SPLP), single sign on (SSO), dan komputasi awan oleh Kominfo.

Lalu, layanan aparatur negata atau integrated gov't oleh Kementerian PANRB; layanan penerbitan SIM dan izin keramaian online oleh Polri; bantuan sosial atau bansos oleh Kemensos; layanan kesehatan oleh Kemenkes, dan layanan pendidikan oleh Kemendikbud Ristek.

Baca: Bansos Salah Sasaran Bikin Negara Boncos Rp 523 M Per Bulan

"Maka kita putuskan kita pilih 9 aplikasi prioritas yang akan kita beresin bersama yaitu, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan satu data Indonesia, transaksi keuangan-pembayaran digital, layanan pendidikan, layanan kesehatan, bantuan sosial dan layanan penerbitan SIM dan izin keramaian," tuturnya.

"Inilah prioritas kita yang akan dijalankan, pada saat yang bersama kita jalan tentu kita tidak ingin muncul aplikasi-aplikasi baru di kementerian lembaga," tegas Anas.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Krakatau Steel dan Techbros Maksimalkan Digitalisasi