Mendag Warning Ritel yang Ancam Setop Migor Bisa Blunder
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) buka suara terkait rencana pengusaha ritel dalam menyetop penjualan minyak goreng di gerai-gerainya. Hal ini berkaitan dengan utang pemerintah kepada pengusaha di Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) yang berasal dari selisih harga atau rafaksi minyak goreng (migor) untuk program minyak goreng bersubsidi pada tahun 2022 lalu.
Menurut Mendag, langkah peritel itu nantinya justru akan merugikan peritel.
"Ya rugi sendiri lah, ya busuk lah minyak nya kalau nggak dijual," kata Zulhas di Gedung DPR, Senin (4/9/2023).
Sebelumnya, Asosiasi Peritel Indonesia (Aprindo) kembali menagih utang pembayaran selisih harga atau rafaksi minyak goreng yang sampai dengan saat ini masih belum dibayarkan oleh Kementerian Perdagangan senilai Rp 344 miliar.
Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan, apabila Kementerian Perdagangan (Kemendag) tak kunjung membayarkan utangnya itu, maka Aprindo akan lepas tangan jika 31 perusahaan ritel yang terdiri dari 45.000 gerai toko di seluruh Indonesia menghentikan pembelian minyak goreng dari para produsen. Adapun 31 perusahaan ritel yang tergabung diantaranya, ungkap Roy, Alfamart, Indomaret, Hypermart, Transmart, hingga Superindo.
Selain melakukan mogok pembelian minyak goreng, lanjut Roy, langkah yang juga akan dilakukan para peritel adalah melakukan pemotongan tagihan kepada distributor minyak goreng oleh perusahaan peritel kepada distributor migor.
"Dampak yang mungkin terjadi jika dilakukan peritel potongan tagihan atau mengurangi pembelian, misalnya memotong tagihan pasti kan ketidaksetujuan dari pihak produsen, pasti kan ada aspek masalah bisa aja produsennya menyetop, 'bayar dulu dong tagihan ini kan bukan rafaksi' dia nyetop pasokan. Nah kalau menyetop pasokan ada nggak minyak goreng di toko?," kata Roy saat konferensi pers di bilangan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (18/8/2023).
Bayar Utang
Sementara itu, anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam saat rapat kerja (raker) dengan Mendag (Senin, 4/9/2023) meminta Kemendag untuk segera menuntaskan persoalan utang rafaksi minyak goreng. Persoalan ini sudah berlarut-larut sekitar satu tahun namun belum juga menemui solusi. Pelaku usaha pun dirugikan akibat pemerintah yang tidak juga menyelesaikan kewajibannya.
"Ini ada soal, persoalan besar yang bagaimana integritas bangsa kita dipertaruhkan. Bayangkan di tengah harga minyak goreng tinggi bahkan nggak ada di pasaran. Di pasar pasar migor nggak ada, (tapi) di Alfamart, Indomaret ritel modern itu ada. Di pasaran ada harga mahal tapi yang bisa stabilkan itu Aprindo. Pahlawan minyak goreng harus dijaga," kata Mufti.
"Jangan sampai nggak dibayar berikutnya harga CPO naik, minyak goreng naik mereka nggak mau berurusan kebijakan sama pemerintah. Jadi ancaman produsen menyetop jual minyak goreng bisa jadi persoalan serius," pungkasnya.
(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Bos Ritel Warning Pemerintah, Utang Rp 344 M Beres 3 Bulan
