Duh, Target Lifting Migas RI Semakin Menciut

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah dalam hal ini Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan produksi minyak siap jual (lifting minyak) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 diprediksi mencapai 625 ribu barel per hari.

Sedangkan untuk lifting gas diperkirakan mencapai 1,03 juta barel setara minyak per hari.

Hal ini tentunya mengalami penurunan yang dalam dari target APBN 2023, di mana lifting minyak mencapai 660 ribu bph dan lifting gas mencapai 1,05 juta barel setara minyak per hari.

Baca: Lengkap! Asumsi Makro & Postur APBN Jokowi, Rp 3.304 T

"Lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 625 ribu barel per hari dan 1,03 juta barel setara minyak per hari," terang Presiden Jokowi, dalam pidato di Sidang Tahunan DPR, di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, (16/8/2023).

Presiden Jokowi memperkirakan bahwa harga minyak mentah Indonesia (ICP) dalam RAPBN 2024 mencapai US$ 80 per barel. Sedangkan, rata-rata nilai tukar Rupiah diperkirakan bergerak di sekitar Rp 15.000 per Dolar AS. Sementara, rata-rata suku bunga Surat Berharga Negara 10 tahun diprediksi pada level 6,7%.

"Arsitektur APBN tahun 2024, harus mampu merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan mendukung agenda pembangunan dan kesejahteraan secara optimal, mempercepat transformasi ekonomi, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan, melindungi daya beli masyarakat dari goncangan, dan menjaga agar postur APBN tetap sehat dan berkelanjutan dalam jangka menengah-panjang," ungkap Presiden Jokowi. 

Baca: Ini Penampakan Asumsi Makro & RAPBN di Tahun Terakhir Jokowi

Berkenaan dengan itu, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 185,87 triliun untuk subsidi energi dalam RAPBN tahun anggaran 2024. Subsidi ini terdiri dari Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kg sebesar Rp 110 triliun dan Subsidi Listrik sebesar Rp 75,83 miliar.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2024 tersebut, masih dialokasikan belanja Subsidi LPG Tabung 3 kg dan Subsidi Listrik rumah tangga berbasis komoditas.

"Kebijakan transformasi Subsidi Energi menjadi subsidi berbasis orang/penerima manfaat akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan data, infrastruktur, serta kondisi ekonomi dan sosial masyarakat," tulis pemerintah dalam buku II nota keuangan, dikutip Jumat (18/8/2023).

Jika dirinci, anggaran Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kg dalam RAPBN tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 110 triliun atau turun 3,9% apabila dibandingkan dengan outlook tahun 2023 sebesar Rp 114,47 triliun.

Baca: Yakin Nih Pak Jokowi Rupiah Bisa Rp 15.000 di 2024?

Adapun, anggaran Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kg dalam tahun anggaran 2024 diarahkan untuk melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk minyak solar dan subsidi (selisih harga) untuk minyak tanah; melanjutkan roadmap registrasi konsumen pengguna BBM; dan melanjutkan upaya transformasi Subsidi LPG Tabung 3 kg menjadi berbasis orang dan terintegrasi dengan data penerima manfaat yang akurat, diantaranya dengan pendataan pengguna LPG tabung 3 kg berbasis teknologi.

"Pelaksanaan transformasi Subsidi LPG Tabung 3 kg dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat," tegas pemerintah.

Perhitungan anggaran Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kg tahun 2024 tersebut menggunakan asumsi dan parameter, antara lain nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan ICP; subsidi terbatas minyak solar sebesar Rp1.000/liter; volume BBM jenis solar sebesar 19,0 juta kilo liter dan minyak tanah sebesar 0,58 juta kilo liter; dan volume LPG tabung 3 kg sebesar 8,03 juta metrik ton.

Sementara itu, terkait dengan Subsidi Listrik, pemerintah mematok anggarannya sebesar Rp 75,83 triliun atau lebih tinggi 7% apabila dibandingkan dengan outlook tahun 2023 sebesar Rp70,88 triliun. "Peningkatan alokasi ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan volume listrik bersubsidi dan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik," ungkap pemerintah.

Adapun penyebab kenaikan BPP sebagaimana dimaksud antara lain kenaikan fuel mix BBM; dan peningkatan pemakaian bahan bakar biomassa untuk cofiring PLTU.

Dalam nota keuangan, pemerintah menegaskan arah kebijakan Subsidi Listrik tahun 2024 adalah untuk memberikan Subsidi Listrik kepada golongan yang berhak; Subsidi Listrik untuk rumah tangga diberikan secara tepat sasaran bagi rumah tangga miskin dan rentan, serta mendorong kebijakan tariff adjustment untuk pelanggan non-subsidi yang diselaraskan dengan kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat; dan mendorong transisi energi yang lebih efisien dan adil dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, fiskal, dan lingkungan.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Diminta Kerek Lifting Migas, Ini Respons Menteri ESDM