Sebut-sebut Capres, Buruh 'Nangis' Tak BIsa Kuliahkan Anak

Jakarta, CNBC Indonesia - Kalangan buruh banyak berharap dengan sosok calon presiden (capres) yang akan memimpin Indonesia menggantikan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) nanti. Dan mengharapkan capres yang bisa mengangkat kesejahteraan buruh ke depan.

Sebab, kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi, banyak buruh yang tidak sejahtera. Bahkan sampai kesulitan untuk membiayai pendidikan untuk anaknya, termasuk untuk studi di perguruan tinggi.

Menurutnya, hal itu menjadi fenomena umum yang terjadi di kalangan buruh. Sayangnya buruh tidak bisa berbuat banyak karena keterbatasan finansial.

"Nah kita akan lihat bagaimana strategi capres-capres itu. Misal soal pekerjaan layak, base-nya soal pendidikan. Kita lihat gimana strategi mengelola pendidikan di Indonesia. Kita semua tahu pendidikan kita masih mahal terutama untuk yang level kuliah. Pekerja kita, buruh, sangat sedikit yang menguliahkan anak-anak kita ke jenjang perguruan tinggi," katanya dalam keterangan video kepada CNBC Indonesia, Rabu (16/8/2023).

Untuk itu, lanjutnya, buruh akan melihat strategi yang bakal digunakan oleh masing-masing capres yang ada agar pendidikan ini terjangkau untuk semua masyarakat, termasuk kalangan buruh. Apalagi beban masyarakat termasuk buruh bukan hanya soal pendidikan, namun juga keterbatasan soal tempat tinggal.

"Problem papan juga jadi problem buruh. Kita banyak yang masih ngontrak ikut ke mertua, atau orang tua karena gaji yang kita terima dari upah minimum belum mampu mencukupi ketersediaan sandang dan pangan. Upah minimum kita Rp 2,5 juta. Nggak mungkin kita untuk cicil rumah Rp 1 juta," tukas Ristadi. 

Soal upah buruh memang kerap jadi sorotan. Bukan tak jarang, ketegangan antara pemerintah, pengusaha, dan buruh sering terjadi saat penetapan upah minimum dilakukan. 

Lalu, bagaimana rencana pemerintahan Presiden Jokowi untuk upah buruh tahun 2024? Apalagi, sebelumnya buruh pun telah gencar menuntut kenaikan upah minimum di tahun 2024 sebesar 15%.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah merespons keinginan serikat pekerja atau buruh yang meminta Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota (UMK) 2024 naik 15%. Menurut Ida ini baru masukan dan pihaknya bersama Dewan Pengupahan Nasional yang melibatkan perwakilan buruh dan pengusaha akan membahas soal ini.

"UMP 2024 itu masukan (buruh minta 15%), masukan nanti akan digodok di Depenas sembari kita akan matangkan PP 36-nya yang akan mengatur tentang pengupahan," ungkap Ida saat ditemui di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).