Helikopter Uang Jokowi Bagikan Rp 64,1 T, Dapat Gak?

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah telah merealisasikan belanja non-kementerian lembaga sebesar Rp 527,4 triliun atau 42,3% per Juli 2023.

Sebagian anggaran tersebut ditujukan untuk keperluan Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional dengan total Rp 64,1 triliun.

"Ini adalah belanja yang langsung diterima manfaatnya oleh masyarakat, baik dalam bentuk kartu sembako dan PKH," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita Edisi Agustus 2023, dikutip Senin (14/8/2023).

Sri Mulyani mengatakan untuk PKH pemerintah telah membelanjakan Rp 14,9 triliun hingga Juli 2023. Dengan demikian, pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk program PKH ini adalah Rp 7,34 triliun setiap tiga bulan. Adapun, jumlah penerima manfaat dari bantuan sosial ini diklaim mencapai 9,8 juta kelompok penerima manfaat.

Sementara untuk program Kartu Sembako, Sri Mulyani mengatakan pemerintah mengeluarkan dana hingga Rp 22,2 triliun hingga bulan Juli. Artinya pemerintah mengeluarkan dana sebesar Rp 3,7 triliun per bulan terkait program Kartu Sembako tersebut dengan 18,7 juta kelompok penerima manfaat.

"Jadi ini adalah penerima yang cukup besar dari APBN langsung kepada keluarga yang paling rentan," tutur mantan kepala Bappenas tersebut.

Adapun untuk PBI JKN pemerintah telah mengeluarkan sebanyak Rp 27 triliun. PBI JKN adalah program di mana pemerintah menggunakan APBN untuk membayarkan iuran BPJS Kesehatan bagi keluarga miskin dan tidak mampu.

Sri Mulyani berkata untuk menalangi iuran tersebut, pemerintah mengeluarkan Rp 3,9 triliun setiap bulannya untuk 96,7 juta keluarga yang tidak mampu.

"Sehingga apabila mereka sakit tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa membayar," katanya.

"Itu adalah APBN yang hadir bagi kelompok yang paling rentan dan langsung diterima dalam bentuk bantuan tunai dan sembako, serta bantuan untuk mendapatkan layanan kesehatan," ujar Sri Mulyani.